Bawaslu Kab/Kota se-Indonesia Terancam ”Lumpuh” di Pemilukada 2020

NUSADAILY.COM-JAKARTA – Gelaran Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 2020 nanti bisa jadi mengalami gangguan. Terutama pemilukada yang memilih bupati/walikota di kabupaten/kota. Sebab ada potensi lembaga pengawas pemilukada di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia lumpuh, tak bisa jalan.

Lembaga pengawas di tingkat kabupaten/kota yang ada saat ini adalah Bawaslu Kabupaten/ Kota. Namun lembaga bernama Bawaslu Kabupaten/ Kota tidak diakomodir dalam Undang Undang Pemilukada. Yakni Undang Undang Pemilukada 10/2016 dan Undang Undang Pemilukada 1/2015.

Dalam UU Pemilukada itu, lembaga yang tercantum bernama Panwas Kabupaten/Kota, bukan Bawaslu Kota/Kabupaten. Panwas bersifat adhoc (sementara), sedangkan Bawaslu Kota/Kabupaten bersifat tetap 5 tahun.

Itu bisa dilihat, antara lain, dalam pasal 22B huruf (e) UU Pemilukada 10/2016. Juga dalam pasal 1 angka 17 UU Pemilukada 1/2015 yang menyatakan Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kabupaten/kota.

Refly Harun (foto:kompas.com)

Pengamat politik dan juga advokat Refly Harun menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia tidak punya kepastian hukum untuk menjadi pengawas dalam Pemilukada 2020 nanti. Bila sebuah lembaga tidak punya kepastian hukum, rawan tuntutan pidana, perdata atau tata usaha negara.

Pelaksanaan Pemilukada 2020 nanti menggunakan payung hukum UU Pemilukada 10/2016 dan UU Pemilukada 1/2015. Bukan lagi menggunakan acuan UU 7/2017 tentang Pemilu.

Bahkan, Ketentuan Peralihan dalam UU Pemilu 7/2017, khususnya pasal 563 ayat (2) juga telah melarang perpanjangan anggota lembaga bernama Panwaslu Kabupaten/Kota. Sehingga bisa dikatakan Panwaslu Kabupaten/Kota telah terhapus.

”Ketidakpastian hukum ini juga karena MK (Mahkamah Konstitusi) yang pernah memutuskan pemilukada bukan pemilu,” ungkap ahli hukum tata negara ini kepada nusadaily.com.

Refly bahkan meminta semua pihak melihat kembali UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengatur lembaga KPU, Bawaslu, Panwaslu.

Ternyata UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu telah dicabut oleh UU Pemilu 7/2017. Pencabutan itu ada pada pasal 571 UU Pemilu 7/2017. Padahal UU 15/2011 sebagai payung hukum membentuk penyelenggara pemilu untuk pemilihan kepala daerah

Bila solusinya membentuk panwaslu di kabupaten/kota? ”Kalau misalnya diputuskan membentuk panwaslu (di kabupaten/kota) yang adhoc (sementara), payung hukumnya apa?,” tanya doktor ilmu hukum asal Palembang ini. (tim nusadailycom)

infografis: NusaDaily.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *