Mal Administrasi, Bawaslu Kabupaten/Kota Bisa Kena Pasal Korupsi

IMPERIUMDAILY.COM-MALANG  – Masalah pengawasan dalam Pemilukada serentak 2020 berbuntut panjang.  Bahkan ribuan komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota yang menerima hibah dana pengawasan dari Pemda setempat bisa terjerat pasal korupsi.

Mengingat lembaga tersebut tidak berhak menerima dan membelanjakan dana hibah dari Pemda seperti yang diamanatkan oleh UU Pemilukada 10/2016.

Pada akhir Oktober lalu Pemkab Malang menjadi Pemda terakhir yang menandatangi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Bawaslu Kabupaten Malang.

Jika merujuk pada UU Ombudsman 37/2008 dan UU Tipikor, mal administrasi adalah awal dari sebuah tindak pidana korupsi.

Perilaku dari mal administrasi antara lain melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut. Termasuk mal administrasi adalah kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

”Memang tidak semua mal administrasi bisa dikategorikan sebagai Tipikor. Tapi dalam UU Tipikor, mal administrasi merupakan titik awal terjadinya korupsi”. Demikian kata Wiwit Tuhu, Pengacara  LBH Surabaya Pos Malang menyatakan pada nusadaily.com ketika diminta tanggapannya.

Anggota Bawaslu Jatim Totok Hariyono

Anggota Bawaslu Jatim Totok Hariyono membenarkan bahwa secara formal, dalam UU Pemilukada tidak disebutkan Bawaslu Kabupaten/Kota. Yang ada adalah Panwas Kabupaten/Kota.

Namun secara materiil, lembaga pengawas itu ada. Orangnya ada, dan mereka melakukan tugas-tugas pengawasan pemilu.

”Secara materiil adalah sama. Karena lembaganya ada, orangnya ada dan pekerjaan yang dilakukan juga tugas-tugas pengawasan pemilu,” ungkap Totok.

Bawaslu RI, lanjut Totok, juga telah melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki adanya cacat hukum itu.

Upaya pertama adalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Data nusadaily.com, judicial review itu teregistrasi di MK sebagai Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019.

Upaya kedua, sedang disiapkan langkah pelimpahan wewenang dari Bawaslu RI ke Bawaslu Kabupaten/Kota untuk tugas-tugas pengawasan di kabupaten/kota.

”Ada dua upaya ini yang sedang kami lakukan. Untuk memberikan payung hukum di daerah,” ungkap Totok.

Apakah ada upaya untuk menghentikan sementara kerja Bawaslu Kabupaten/Kota? Mengingat konsekuensi hukum yang bakal ditanggung oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Totok menegaskan tidak ada. 

”Tahapan sudah jalan dan kami tidak menghentikan. Ada azas hukum kemanfaatan yang lebih penting,” ungkap mantan anggota Panwaslu Kabupaten Malang ini.

Terkait adanya kemungkinan Pemda menunda pemberian dana hibah kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Totok menilai Bawaslu RI jelas telah mengambil langkah. Misalnya selalu berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu.

”Bawaslu RI selalu berkoodinasi dengan Mendagri dan Menkeu. Pemilukada ini kan bukan acaranya Bawaslu, tetapi pekerjaan bersama untuk masyarakat Indonesia,” tegasnya. (tim nusadaily)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *