Mulai 2020, Visa Jemaah Haji Cukup Diurus Kanwil

NUSADAILY.COM-YOGYAKARTA – Kabar gembira bagi jemaah haji tahun depan. Proses pengurusan visa jemaah haji 1441 H/2020 M nanti bakal lebih cepat. Sebab pengurusan visa dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Ini berbeda dengan proses pengurusan visa jemaah tahun-tahun sebelumnya. Pengurusan visa sebelumnya dilakukan terpusat di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama, Jakarta.

“Banyak inovasi penyelenggaraan haji yang akan kita lakukan. Pertama, pengurusan visa kita desentralisasi ke Kanwil. Jadi, paspor jemaah haji tidak perlu dibawa ke Jakarta, cukup sampai Kanwil,” ujar Dirjen PHU Prof Dr Nizar Ali, di Yogyakarta, Jumat 8 November 2019.

Terobosan ini, menurut Nizar dilakukan untuk memangkas birokrasi sekaligus mempercepat proses pengurusan visa jemaah haji.

“Selama ini kita terhambat karena harus menginput visa tersebut, sementara paspor belum datang dari kanwil. Jika input dilakukan kanwil, akan lebih cepat,” ujar Nizar.

Dengan input yang dilakukan Kanwil, paspor jemaah haji tak perlu lagi dibawa ke Jakarta. Cukup sampai provinsi.

Katering Diberikan Penuh

Inovasi lain yang tengah diupayakan Kemenag dalam penyelenggaraan haji 1441H/2020M adalah pemberian konsumsi secara penuh selama jemaah haji berada di Mekah.

“Kalau disetujui teman-teman DPR Komisi VIII, akan kita upayakan pemberian makan bagi jemaah di masa-masa yang lima hari yang krusial. Yakni, tiga hari sebelum Arafah dan dua hari setelah nafar tsani,” ungkap Nizar.

Katering bagi jemaah haji selama di Mekah sejak tahun 2017 hingga 2019 diberikan sebanyak 40 kali makan. Dalam tiga tahun terakhir tersebut, selama masa operasional, katering di Mekah akan diberhentikan sementara pada tiga hari sebelum dan dua hari sesudah masa Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).

Berdasarkan masukan dari jemaah yang terjaring dalam survei kepuasan jemaah haji Indonesia oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mereka berharap tidak ada penghentian katering di Mekah. Apalagi, mendekati masa puncak.

“Ini perlu kita pertimbangkan, apa lagi ini terkait dengan kemudahan jemaah dalam beribadah,” kata Nizar.

Nizar juga menjelakan bahwa Kemenag akan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis digital. Penerapan itu dilakukan pada tiga Daerah Kerja (Daker) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi.

“Proses pelayanan digitalisasi akan kita lakukan. Jadi semua urusan tidak perlu ada pakai paper, semua berbasis Android untuk mengurus semuanya,” tutur Nizar. (kemenag/yos)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *