Sertifikasi Pranikah: Dilempar Muhadjir, Disundul MUI, Dikritik Komisi VIII DPR

IMPERIUMDAILY.COM-JAKARTA – Pemerintah punya wacana baru 2020 nanti. Yakni setiap pasangan yang akan menikah wajib ikut kelas pranikah selama tiga bulan sampai dapat sertifikat. Alasan utamanya untuk menekan angka perceraian.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, yang pertama kali melontarkan wacana ini. Program sertifikasi pranikah nantinya akan dijadikan syarat perkawinan.

“Jadi sebetulnya siapa pun yang memasuki perkawinan mestinya mendapatkan semacam upgrading tentang bagaimana menjadi pasangan berkeluarga. Untuk memastikan bahwa dia memang sudah cukup menguasai bidang-bidang pengetahuan yang harus dimiliki itu, harus diberikan sertifikat,” jelas Muhadjir kepada Kompas Rabu, 13 November 2019 lalu.

Muhadjir juga menegaskan, setiap calon pengantin yang tidak memiliki sertifikat pranikah tidak boleh melanjutkan ke jenjang pernikahan.

“Ya sebelum lulus mengikuti pembekalan, enggak boleh nikah,” kata Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 14 November 2019.

Wacana ini sontak menjadi sorotan publik. Banyak timbul pro kontra, diantaranya karena dinilai terlalu menyulitkan dan menyentuh ranah privat.

Wakil Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, juga menilai kebijakan ini akan memicu persoalan lain. Misalnya bila ada pasangan yang tidak kunjung lulus sertifikasi dikhawatirkan malah akan melakukan perzinaan.

“Pak Muhadjir jangan membuat kegaduhan di Republik ini, urusan nikah sangat privat, bila sudah memenuhi syarat dari sudut keyakinan dari masing-masing orang, jangan dibuat persyaratan yang tak perlu,” kata Marwan Dasopang, dilansir kompas.com, Jumat, 15 November 2019.

Marwan menambahkan, sertifikasi pra-nikah tak menjamin pasangan suami-istri akan terhindar dari perceraian.

“Berikutnya siapa yang menerbitkan sertifikat dan apa pertanggungjawaban atas tidak lulusnya seseorang yang menghambat pernikahan, atau lulus dan boleh menikah tapi cerai, bolehkah otoritas sertifikat digugat,” sambungnya.

Sementara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tak menolak wacana ini selama tujuannya masih jelas. Namun, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik berharap program ini bukanlah sebuah kewajiban bagi setiap calon pengantin.

“Kalau (dijadikan) kewajiban itu berarti menambahkan suatu hal tertentu yang sebenarnya tidak bisa dijadikan sesuatu yang wajib. Sehingga, nanti orang komplain kalau itu dibuat jadi kewajiban,” kata Ahmad.

Komnas HAM juga memberikan sejumlah syarat jika program sertifikasi pranikah benar-benar direalisasikan. Yakni tidak memberatkan calon mempelai, serta waktu pelaksanaan kelas pranikah harus berjalan sesuai kesepakatan penyelenggara dan calon pengantin.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin bahkan turut angkat bicara atas wacana sertifikasi pranikah ini. Ma’ruf Amin meminta masyarakat tak perlu khawatir. Adanya sertifikasi pranikah bukan berarti mengatur seseorang boleh atau tidak boleh menikah.

Menurutnya, pembekalan dan sertifikasi hanya memberikan pemahaman membangun rumah tangga yang baik, bukan meluluskan atau melarang orang untuk menikah.

“Itu (pembekalan) penting memang untuk adanya, istilahnya itu memberikan pelatihan pada pranikah. Karena supaya ketika dia nikah itu dia sudah siap mental dan fisik, terutama dalam menghadapi kemungkinan pencegahan stunting,” ujar Maruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, Jumat, 15 November 2019.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada dasarnya mendukung kebijakan pemerintah ini selama tidak bertentangan dengan agama dan memiliki prosedur yang jelas.

“MUI kalau itu baik, tidak bertentangan dengan agama dan syariat islam, MUI dukung. Nah, (kebijakan) ini kita baca juga ternyata baik. Malahan sesuai dengan ajaran-ajaran agama dan ilmu. Hidup berumah tangga itu membutuhkan ilmu. Pemerintah harus memastikan ini tidak memberatkan (masyarakat). Saya takutnya orang-orang malah jadi takut kawin, dan akhirnya malah berhubungan di luar nikah,” ujar Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas, kepada CNN Indonesia, Kamis 14 November 2019.

Ketua Komisi Dakwah MUI, Cholil Nafis juga menyatakan setuju akan kebijakan pembekalan pranikah ini. Namun, pembekalan ini tidak dijadikan syarat boleh tidaknya seseorang menikah.

“Sehingga ini adalah pembekalan, tapi jangan sampai menjadi syarat bolehnya orang menikah. Diterapkan jangankan tahun depan, tahun sekarang juga nggak apa-apa. Malah saya setuju dari tahun sekarang, karena memang perlu diberi bekal,” ujarnya kepada media, Minggu, 17 November 2019.

Menurut Cholil, pembekalan pranikah memang perlu bagi setiap calon pengantin, hanya saja untuk memperoleh sertifikasi memang memerlukan waktu yang tidak sebentar. Jangan sampai syarat sertifikasi ini menghambat pelaksanaan pernikahan.

“Tak cukup hanya nasihat perkawinan pada saat akad nikah, mungkin tidak begitu konsentrasi, tidak begitu cukup waktu, sehingga itu hanya seremonial saja, maka diperlukan diberi pemahaman. Tapi jangan sampai menghambat dan menunda pernikahan gara-gara ada sertifikasi itu,” tambah Cholil.

Saat ini, program bimbingan pernikahan dari pemerintah masih dalam tahap persiapan. Nantinya, Kemenko PMK akan menyediakan laman web yang memuat seluruh informasi mengenai panduan pernikahan dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).(lna/yos)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *