APEKSI Temui Jaksa Agung ST Burhanuddin, Mukri : Tentang Pembubaran TP4

IMPERIUMDAILY.COM – JAKARTA – Para Kepala Daerah yang tergabung di dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), menemui Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin di Kejaksaan Agung.

Diketahui, kehadiran kepala-kepala daerah itu untuk mempertanyakan pengawalan Kejaksaan dalam pembangunan di berbagai daerah, usai pembubaran Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) terhitung pada 22 November 2019.

Dalam pertemuan itu Burhanuddin menyambut hangat kehadiran APEKSI, dan menyampaikan bahwa Kejaksaan RI tetap konsisten membantu Kepala Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing, Rabu 11 Desember 2019.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mukri, membenarkan pertemuan APEKSI bersama Jaksa Agung.

“Iya, pertemuan itu menanyakan pasca pembubaran TP4 tersebut, apakah mereka (Kepala Daerah) masih bisa meminta bantuan kepada Kejaksaan terkait pembangunan di daerah,” ujar Mukri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis 12 Desember 2019.

Dia kemudian menerangkan tentang pernyataan Jaksa Agung usai pertemuan, Mukri menjelaskan bahwa Kejaksaan RI tetap membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan proyek pembangunan daerah masing-masing.

“Hanya saja intrumennya tidak lagi melalui TP4, meski sudah dibubarkan. Tetapi diserahkan kepada masing-masing Kejaksaan di daerah. Misalnya, apabila ada persoalan perdata bisa ke bidang Datun, apabila ada unsur korupsi di bidang pidana khusus, apabila ada oknum jaksa tertentu bisa ke bidang pengawasan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Kerjasama APEKSI, Arya Bima Sugiarto mengapresiasi keterbukaan dan program Jaksa Agung baru ST Burhanuddin. Mengingat anggota APEKSI merupakan Kepala Daerah selaku pemangku kepentingan sangat membutuhkan pendampingan dan pembinaan Kejaksaan dalam pembangunan proyek-proyek strategis.

gaimanapun kami membutuhkan  pendampingan dan pembinaan dari Kejaksaan disampaikan oleh Pak Jaksa Agung semua pendampingan dan pembinaan tetap berjalan,” kata Arya.

Arya Bima yang juga Walikota Bogor itu menjelaskan, semua dikembalikan ke  Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kejaksaan di daerah sesuai kasie-kasienya (Kepala Seksi) dan selanjutnya dilakukannya kerjasama kedua belah pihak memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan.

“Nantinya setiap pemerintahan daerah akan melakukan MoU dengan Kejaksaan tapi ditentukan dulu progran strategis apa dan tidak semua. Jadi ditentukan dulu program yang dianggap strategis yang perlu dilakukan pendampingan baru kemudian dilakukan MoU,” pungkas Arya.(dan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *