KPU Akhirnya Akui Bawaslu Kota/Kabupaten Lewat PKPU 16 Tahun 2019

NUSADAILY.COM-JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mau terhambat kerjanya gara-gara kisruh payung hukum yang kini masih membelit Bawaslu tingkat kota/kabupaten.

Untuk itu, KPU akhirnya mengakui secara teknis kewenangan Bawaslu kota/kabupaten sebagai lembaga pengawas dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 2020 nanti.

Pengakuan kewenangan Bawaslu kota/kabupaten itu dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) 16/2019 tentang Perubahan PKPU 15/2019 tentang Tahapan Pemilukada. KPU mengakui keberadaan dan kewenangan Bawaslu kota/kabupaten sebagai lembaga pengawas.

Pengakuan lembaga dan kewenangan Bawaslu kota/kabupaten itu tertuang dalam Pasal 8A. Atutan baru ini ditetapkan di Jakarta 25 November 2019.

Dalam poin ketiga perubahan tertulis: Antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A
Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.

Dengan adanya pasal tersebut, maka seluruh tahapan bisa berjalan karena frasa Panwaslu kabupaten/kota dalam UU 1/2015 tentang Pemilukada merupakan Bawaslu kabupaten/kota.

Seperti diketahui, Bawaslu kota/kabupaten se-Indonesia tidak punya kepastian hukum untuk menjadi pengawas dalam Pemilukada 2020 nanti. Bila sebuah lembaga tidak punya kepastian hukum, rawan diperkarakan secara pidana, perdata atau tata usaha negara.

Pelaksanaan Pemilukada 2020 menggunakan payung hukum UU Pemilukada 10/2016 dan UU Pemilukada 1/2015. Bukan lagi menggunakan acuan UU 7/2017 tentang Pemilu.

Bahkan, Ketentuan Peralihan dalam UU Pemilu 7/2017, khususnya pasal 563 ayat (2) juga telah melarang perpanjangan anggota lembaga bernama Panwaslu Kabupaten/Kota. Sehingga bisa dikatakan Panwaslu kabupaten/kota telah terhapus.

Sementara itu, sidang judicial review di MK untuk mencari payung hukum bagi Bawaslu kota/kabupaten masih belum ada keputusan.

Pencarian payung hukum bagi Bawaslu kota/kabupaten itu melalui pengujian UU 1/2015 khususnya Pasal 1 angka 17 frasa panwas kabupaten/kota, Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) frasa masing-masing beranggotakan 3(tiga) orang, Pasal 24 ayat (1) serta seluruh pasal terhadap UUD 1945.

Baca juga:
#Bawaslu Kab/Kota se-Indonesia Terancam ”Lumpuh” di Pemilukada 2020
#Mal Administrasi, Bawaslu Kabupaten/Kota Bisa Kena Pasal Korupsi
#Bawaslu RI Keluarkan Surat Delegasi Setengah-setengah

Terkait posisi PKPU dalam perundangan, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Ajub Suratman dalam kesempatan lain memberikan penjelasan.

Bahwa meski posisi KPU sebagai lembaga terhormat, kapasitasnya terbatas pada pembuatan peraturan teknis dan tidak bisa merambah pada norma hukum yang bukan menjadi kewenangannya. Juga di sisi lain KPU tidak bisa mengelak dari kewajiban mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi.

“Jadi, kewenangan KPU itu membuat peraturan teknis pelaksanaan, bukan norma hukum yang menjadi subtansi materi Pemilu,” tutur Ajub. (yos)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *