Perilaku Berbahasa Elite Politik

Oleh: Prof. Mudjia Rahardjo

Persaingan elite politik akhir-akhir ini menjelang Pilpres dan Pileg 2019 sudah menjurus ke pola berbahasa yang tidak sehat dan cenderung destruktif. Usaha saling menjatuhkan dan menyerang lawan politik dilakukan dengan pilihan kata yang jauh dari norma kesantunan berbahasa, seperti elite maling, tampang miskin, presiden plonga-plongo, politisi sontoloyo, genderuwo, tabok, budek, buta, presiden banci dan haid, rai gedhek (wajah gedhek – artinya gak punya malu), KPK sinting, bego, dan lain-lain. Kata-kata itu bukan saja tidak santun atau kasar menurut etika berbahasa, tetapi sudah sangat vulgar.

Mungkin para elite kita tidak sadar bahwa penggunaan kata-kata seperti itu bisa berdampak pada perilaku masyarakat. Meminjam Foucault, Agus Suwignyo (Kompas, 30/10/2018) menyatakan lebih dari sekadar alat komunikasi bahasa menyimpan potensi kuasa untuk membentuk pola pikir dan keyakinan masyarakat yang pada akhirnya mewujud dalam perilaku dan struktur kehidupan sehari-hari.

Sejak bangsa Indonesia memasuki euforia politik menyusul kejatuhan Orde Baru 21Mei 1998, hingga kini perilaku berbahasa masyarakat kita cenderung liar. Era keterbukaan menjadikan ruang demokrasi terbuka lebar, yang memunculkan suasana euforia. Euforia ternyata tidak hanya dalam politik setelah tiga dasawarsa terbelenggu oleh sistem pemerintahan otoriter, tetapi juga dalam berbahasa. Wujudnya kata-kata bernada sarkasme dan vulgar begitu bebas bermunculan, bukan saja oleh kalangan kelas bawah tetapi juga para elite politik, baik mereka yang duduk di lembaga eksekutif legislatif, maupun yudikatif.

Tata krama berbahasa seolah tidak lagi dihiraukan. Yang mengherankan para elite itu bukan orang tidak terdidik. Di antara mereka adalah para sarjana, magister, bahkan bergelar guru besar (profesor). Apakah mereka lupa atau tidak tahu bahwa kata-kata yang mereka ucapkan itu menggambarkan siapa jati diri penggunanya secara utuh.

Kontestasi menjelang pemilu merupakan hal biasa dalam alam demokrasi. Yang menjadi tidak biasa dan terasa aneh adalah ketika para elite sudah tidak lagi mampu mengontrol bahasanya sehingga kata-kata kasar bermunculan dalam komunikasi politik mereka. Bahasa tidak bisa dimaknai sekadar sebagai alat komunikasi, tetapi lebih dari itu bahasa sebagai wadah ekspresi dunia batin penuturnya. Bahasa yang tidak terstruktur secara gramatika dan pilihan kosakata yang jauh dari tata krama kesantunan berbahasa menggambarkan hilangnya nilai-nilai moralitas dan akal sehat penuturnya. Bahasa yang kacau menggambarkan pola pikir penuturnya juga kacau. Selain sarkasme, kita saksikan fenomena nyinyirisme, terorisme, dan egosektarianisme dalam berbahasa saat ini. Belum lagi ditambah berita-berita hoax melalui media sosial. Suasana kebahasaan kita benar-benar memprihatinkan.

Penggunaan bahasa di kalangan elite politik era Presiden Jokowi saat ini mirip dengan di era Gus Dur (20 Oktober 1999-23 Juli 2001). Saat itu hampir tiap hari masyarakat disuguhi tontonan menarik konflik para elite politik melalui simbol verbal. Ungkapan-ungkapan seperti “presiden Gus Dur buta, gak ada beda antara anggota DPR dengan murid TK, maling, biang kerok, drakula politik, preman politik” dan lain-lain menghiasi wacana kebahasaan masyarakat melalui berbagai media. Suasana semakin keruh karena Gus Dur sendiri adalah tokoh yang aktif memproduksi istilah-istilah yang mengundang kontroversi. Kejatuhan Gus Dur sebagian disebabkan oleh kegagalannya mengontrol bahasa yang kontroversial.

Adu argumentasi di kalangan elite politik untuk menyelesaikan persoalan bangsa mestinya bisa dilakukan melalui hikmah dengan penalaran jernih, bukan melalui saling hujat lewat kata-kata vulgar. Tidak berlebihan jika dikatakan perilaku berbahasa para elite politik kita tidak lagi bermartabat. Praktik berbahasa yang bermartabat tidak saja saling mengerti atarpenggunanya, tetapi juga menyiratkan makna yang luhur, benar dan indah, yang dapat dicapai melalui pilihan kosakata penuh kearifan, bukan kosakata penuh sarkasme.

Bangsa yang bertabat dan berperadaban maju tidak saja diukur dari pencapaian atau kemajuan dalam bidang sains dan teknologi, tetapi juga keluhuran berbahasanya. Menurut Gufran Ali Ibrahim (Kompas, 2/11/2015) supaya kita menjadi bangsa yang berbudi bahasa tinggi, maka berbahasa tidak cukup diukur dengan baik dan benar, tetapi juga kecermatan, keapikan, dan kesantunan. Kecermatan berkelindan dengan gramatika dan penalaran, keapikan terkait dengan estetika bertutur mengatarsis jiwa, dan kesantunan berasosiasi dengan pengelolaan etika bercakap.

Ringkasnya berbahasa yang cermat ialah berbahasa yang bernalar, berbahasa yang apik ialah yang menggugah dan berbahasa yang santun ialah yang mengajak dan merangkul. Itulah tiga rambu-rambu penting yang mesti diperhatikan oleh para elite politik dan semua pengguna bahasa di negeri ini untuk menjadi bangsa yang bermartabat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *