Presiden Lantik Lima Anggota Dewan Pengawas KPK, Ini Rekam Jejak Mereka

IMPERIUMDAILY.COM-JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan sekaligus melantik lima anggota Dewan Pengawas KPK (Dewas KPK), Jumat 20 Desember 2019 pukul 15.30.

Kelima anggota Dewas KPK itu adalah mantan Hakim Konstitusi Harjono; mantan pimpinan KPK jilid I Tumpak Hatorangan Panggabean; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nusa Tenggara Timur Albertina Ho; mantan Hakim Agung di Mahkamah Agung Artidjo Alkostar; dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris.

Usai pelantikan Dewas ini, kinerja KPK sudah sepenuhnya mengacu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal 69D pada intinya menjelaskan bahwa KPK harus bekerja sesuai undang-undang baru setelah Dewas terbentuk.

Bagaimana kinerja KPK ke depan akan sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang duduk di kursi Dewas. Berikut sekilas profil dari para anggota Dewas KPK

Dr Harjono

Harjono, anak pertama dari sembilan bersaudara pasangan Adi Soedarmo dan Soewarni. Ia lahir pada Rabu Pon 31 Maret 1948 di Nganjuk, Jawa Timur. Hampir saja ia diberi nama Bambang Bintoro andai orang tuanya mencapai kata sepakat.

Dr Harjono (rri.co.id)

Harjono kecil pertama kali menapakkan kaki di dunia pendidikan pada Sekolah Rakyat (SR)—Sekolah Dasar (SD)—pada 1955, tepat ketika pemilihan umum pertama kali digelar di Indonesia.

“Saya tidak pernah membayangkan jika kelak, soal Pemilu ini, akan melibatkan saya yaitu pada saat merumuskan pasal-pasal tentang Pemilu pada perubahan UUD 1945,” kenangnya, dikutip dari profil hakim MKRI.

Sejak kecil, Harjono sudah menunjukkan prestasinya. Harjono lulus Sekolah Rakyat (SR) di peringkat kedua, dan sekolahnya tercatat sebagai sekolah dengan angka kelulusan 100 persen. Murid-muridnya menasbihkan diri sebagai pencapai nilai tertinggi se-Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Di sela-sela kesibukannya membantu orang tua dan membagi waktu untuk bermain, masa SMP juga dilalui Harjono dengan baik. Meski tidak mendapat predikat terbaik di tingkat sekolah, namun nilai ujian akhir Harjono terbaik di kelasnya.

Indahnya masa sekolah tidak lagi dirasakan oleh Harjono saat duduk di bangku SMA. Setelah diterima di SMA Nganjuk, karena kesulitan ekonomi, Harjono harus pindah sekolah ke Cimahi, Jawa Barat, mengikuti keluarga pamannya yang bertugas di Pusat Pendidikan Peralatan TNI AD.

Untuk menyambung hidup dan menambah uang saku, Harjono muda rela berjualan sayur sebelum masuk sekolah siang hari. Bahkan di kemudian hari, Harjono juga mengembangkan kreativitas dengan berdagang telur yang didatangkan dari Nganjuk dan dijual di Pasar Baru Bandung dan Pasar Cimahi. “Namun kegiatan ini harus terhenti ketika pecah peristiwa G30S/PKI,” kisahnya.

Belum usai menempuh pendidikan SMA di Cimahi, seiring dengan membaiknya perekonomian keluarga, Harjono pindah ke Surabaya dan melanjutkan sekolah di SMAN 5 Surabaya. Ia menempati rumah berdinding anyaman bambu dan beralas tanah di utara Surabaya.

Di rumah inilah Harjono memiliki kedaulatan penuh, otonomi seluas-luasnya, untuk mengurus keperluan rumah tangga sendiri karena orang tua masih menetap di desa. “Mau masuk sekolah silakan, bolos silakan. Sak karepe dewe. Tapi kami cukup disiplin, meski tanpa kontrol,” katanya.

Lulus SMA, Harjono melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Kemandirian dan kedaulatan penuh di rumahnya membuat betah teman-teman kuliah Harjono untuk terus berkunjung dan melakukan kegiatan belajar bersama. Hingga pada akhirnya rumah itu diberi nama Pondok Ganesha.

Bermula dari tempat inilah intelektualitas Harjono semakin terasah. Semasa kuliah, Harjono turut menjadi bagian dari para “diktator,” pembaca diktat stensilan perkuliahan karena tak sanggup membeli buku literatur yang saat itu tergolong mahal.

“Saya juga bekerja sambilan sebagai penghitung barang bangunan,” kata penyandang mahasiswa teladan se-Universitas Airlangga ini.

Karena kemampuan intelektualnya, Harjono semakin dikenal luas di kelompok-kelompok belajar dan organisasi mahasiswa, hingga antar universitas. Selain menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Harjono semakin intensif terlibat dalam diskusi dan menjadi mentor di berbagai tempat yang mengharuskannya sering berkeliling Surabaya, bermodalkan sepeda onthel.

Dalam kegiatan antar kampus inilah, akhirnya dia bertemu dengan seorang mahasiswi Institut Teknologi Surabaya (ITS), Siti Soendari, yang kelak menjadi istri dan ibu dari keempat anaknya.

Belum usai menempuh perkuliahan, berkat prestasinya, Harjono sudah diangkat menjadi asisten dosen, calon pegawai negeri sipil (CPNS) pangkat II/b. Di bawah bimbingan Prof. Kuntjoro Purbopranoto, S.H., Harjono dipercaya mengajar mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan.

Setelah merampungkan sarjana hukumnya, Harjono berhasil meraih beasiswa menempuh kuliah master di bidang hukum di Southern Methodist University, Dallas, Texas, AS.

Harjono menempuh program Master of Comparative Law (MCL) bersama roommate-nya di sana, Bagir Manan, yang kelak menjadi Ketua Mahkamah Agung RI.

Usai meraih gelar MCL., Harjono kembali mengajar di program pascasarjana Unair dan juga beberapa perguruan tinggi di Malang dan Yogyakarta. Kesempatan pertamanya merambah Jakarta datang saat diundang oleh Hendardi dan Prof. Soetandyo Wignjosoebroto menjadi narasumber di acara yang digelar Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Kegiatan diskusi semacam ini semakin sering dilakukan Harjono pada masa menjelang reformasi dan saat bergabung dengan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.

Pada Pemilu 1999, Harjono pernah dipinang oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan, Provinsi Jawa Timur, melalui ketuanya saat itu, Soetjipto, untuk menjadi calon anggota DPR dari Jawa Timur.

Lamaran tersebut ditolak karena Harjono lebih sreg menjadi dosen. Namun, saat menentukan keanggotaan Utusan Daerah Jawa Timur di MPR, Harjono kembali ditawari oleh Soetjipto untuk mengisi posisi tersebut.

“Karena menjadi anggota MPR tidak harus mengundurkan diri sebagai dosen di Universitas Airlangga, maka tawaran tersebut saya terima,” aku pencinta seni wayang kulit ini.

Di gedung wakil rakyat itulah akhirnya Harjono menjadi salah satu sosok penting di balik perubahan UUD 1945, berkat gagasan-gagasannya yang cemerlang.

Atas prestasinya itu, pada 2003 para anggota PAH I BP MPR dari PDI Perjuangan sepakat mengajukan Harjono sebagai Hakim Konstitusi melalui jalur DPR. Namun, saat akan menjalani fit and proper test, Harjono mendapat telepon dari Departemen Hukum dan HAM yang mengatakan bahwa pemerintah saat itu, Presiden Megawati Soekarnoputri, akan mencalonkan dirinya sebagai Hakim Konstitusi.

Gayung pun bersambut, dan akhirnya ia terpilih menjadi Hakim Konstitusi dari jalur pemerintah periode 2003-2008. Setelah itu, Harjono kembali menjadi Hakim Konstitusi 2008-2013. Mulai 24 Maret 2009 melalui jalur DPR, ia menggantikan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Pada 12 Juni 2017, setelah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), ia ditunjuk sebagai Ketua DKPP.

Selama empat tahap perubahan UUD 1945 pada 1999-2002, Harjono yang saat itu menjadi anggota Panitia Ad Hoc III dan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR dari Utusan Daerah yang kemudian bergabung dengan Fraksi PDI Perjuangan, banyak memberikan kontribusi bagi terciptanya rumusan-rumusan baru di dalam konstitusi. Yang pada akhirnya, membawa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *