PBNU Desak China Hentikan Provokasi di Perairan RI

IMPERIUMDAILY.COM – JAKARTA — Nahdlatul Ulama (NU) mendesak Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China berhenti melakukan tindakan provokatif atas kedaulatan wilayah perairan RI yang telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS, United Nation Convention for the Law of the Sea1982).

“Kepulauan Natuna masuk dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah diratifikasi sejak 1994. Karena itu tindakan Coast Guard RRT mengawal kapal nelayan berbendera China di perairan Natuna sebagai bentuk provokasi politik yang tidak bisa diterima,” tutur Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj.

PBNU mengeluarkan sikap resmi atas masalah Kepulauan Natuna, yang kini menghangat. Selain ditandatangani KH Said Aqil Siroj, juga diteken Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Senin 6 Januari 2020 di Jakarta. Didampingi Ketua harian Robikin Emas, dan segenap jajaran tanfidziyah lainnya.

Pemerintah RRT secara sepihak mengklaim berhak atas Kepulauan Nansha atau Spratly yang masuk dalam nine dash line (sembilan garis putus-putus) pertama kali pada peta 1947. Klaim ini menjangkau area perairan seluas dua juta kilometer persegi di Laut Selatan China yang berjarak dua ribu kilometer dari daratan Tiongkok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *