Diskopindag Kota Malang Bakal Sosialisasi Kenaikan Tarif Retribusi

IMPERIUMDAILY.COM – MALANG – Rencana kenaikan tarif retribusi jasa umum masih dalam tahap pembahasan DPRD Kota Malang. Meski demikian, pihak Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang akan melakukan sosialisasi kepada para pedagang di pasar.

Kepala Diskopindag Kota Malang, Wahyu Setianto mengungkapkan, tarif retribusi yang di bawah naungan Diskopindag terdiri adalah retribusi pasar, yang terdiri dari retribusi sampah dan harian.

“Pada Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) baru, sampah menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Tapi, di Perda lama masih belum dicabut,” terang dia kepada NusaDaily.com.

Terkait tarif retribusi sampat tersebut, pihaknya mengupayakan agar tetap menjadi wewenang Diskopindag. “Kami masih akan buat ke pimpinan terkait tarif retribusi sampah tersebut. Nanti akan disesuaikan dengan kemampuan pedagang kecil,” papar dia.

Untuk itu, pihaknya akan mengumpulkan kepala pasar untuk melakukan survei terhadap pedagang terkait retribusi sampah.

“Memang jumlah tarifnya juga masih belum pasti. Kami survei dulu bagaimana kemampuan pedagang,” pungkas dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Malang Tentang Jasa Usaha dan Ranperda Tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum harus ditunda pengesahannya. Sebab, panitia khusus (pansus) meminta tambahan waktu untuk melakukan pembahasan lebih lanjut.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengungkapkan, pengesahan ranperda tersebut sebelumnya dijadwalkan pada Senin, 26 Oktober 2020.

“Karena perlu penyempurnaan terhadap dua ranperda tersebut, maka akan diberikan waktu tambahan agar ada sinkronisasi,” terang dia dalam sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus Pembahasan Ranperda Tentang Jasa Usaha dan Ranperda Tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum, Kamis, 22 Oktober 2020.

Sebab, sesuai kesepakatan, lanjut Made, agenda pembahasan untuk dua ranperda tersebut akan dilakukan sebanyak dua kali. Nantinya, pertemuan kedua akan dijadwalkan saat rapat koordinasi dengan perangkat daerah. Sehingga, hasilnya tidak saling bertentangan.

“Kami tidak mau keputusan Peraturan Daerah (Perda) yang memberatkan masyarakat. Karena ini kaitannya dengan retribusi,” papar dia.

Menyesuaikan dengan objek

Pria asal Pulau Dewata tersebut menjelaskan, kedua pansus retribusi tersebut harus menyesuaikan dengan objek yang dikenai tarif. Sebab, selama ini, masih ada satu objek yang kemudian dobel penarikan dan itu akan membebani masyarakat.

BACA JUGA: Bupati Anas Ajak Kades Pacu Pemulihan Ekonomi Paska Pandemi

“Contoh seperti retribusi sampah dari rumah ke TPS itu ada tarikan, terus dari TPS ke TPA juga ada penarikan. Ini yang kami inginkan untuk jadi satu kesatuan,” imbuh dia.

Menurutnya, penetapan tarif melalui penarikan retribusi selama ini perlu penghitungan yang maksimal. Sehingga, tidak akan memberatkan kedua belah pihak, baik itu pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun masyarakat sebagai objek retribusi.

“Itu juga sebabnya kami selalu diskusikan dengan semua yang terlibat. Kami beberapa kali berkomunikasi dengan stakeholder dan tokoh terkait berkaitan dengan Ranperda yang disusun,” papar dia.

Tak hanya itu, pembahasan setiap Ranperda selalu melibatkan Kemenkumham Provinsi Jawa Timur. Termasuk dua Ranperda tersebut yang sebelumnya juga menghadirkan perwakilan Kemenkumham untuk melakukan pembahasan secara langsung.

“Harapannya supaya kami mendapatkan masukan langsung dan tidak banyak koreksi. Karena jika masih saja banyak koreksi itu menunjukkan jika kinerja dewan kurang maksimal,” lanjut Made.

BACA JUGA: Sempat Tertunda, Polresta Makota Segera Lakukan Gelar Perkara Kasus Unisma

Made menargetkan, dua Ranperda tersebut harus selesai dalam waktu dua minggu. Sehingga, awal November mendatang Ranperda tersebut dapat dikirim ke Provinsi Jawa Timur dan dilakukan evaluasi.

“Selanjutnya bisa ditetapkan sebagai Peraturan Daerah,” tandas dia.(nda/kal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *