Pimpinan Ormas Minta Massa Tahan Diri saat Aksi Tolak UU Ciptakerja

IMPERIUMDAILY.COM – JAKARTA – Aksi massa menolak UU Omnibus Law atau Ciptakerja terus meluas.  Di Jakarta, massa terus melakukan perlawanan untuk menyuarakan pendapat penolakan undang-undang yang sudah diketuk palu oleh DPR. Hal yang sama juga terjadi ribuan massa di berbagai daerah Indonesia terus meyuarakan penolakan UU Ciptakerja. 

Menyikapi masalah UU Ciptakerja tersebut, Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj mengatakan cara yang dapat dilakukan untuk merubah UU Ciptakerja adalah dengan mengajukan banding ke Makamah Konstitusi. 

“Kita harus melakukan judicial review. Harus meminta ditinjau ulang tapi dengan cara elegan bukan dengan anarkis. Kita harus bersuara demi warga NU, demi NU, dan demi moderasi dalam membangun masyarakat. Tidak boleh mengorbankan rakyat kecil, apalagi sampai menindas dan menginjak kepentingan atau nasib para buruh, dan petani,” tegasnya di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2020 dilansir Nusadaily.com.

Ia pun mengajak agar warga Nahdlatul Ulama untuk tegas dalam menyikapi UU Cipta Kerja. Sebab UU ini dinilai masih menindas kelompok rakyat kecil. “Untuk menyikapi UU yang baru saja diketok ini, mari kita cari jalan keluar yang elegan, yang seimbang dan tawassuth (moderat). Kepentingan buruh dan rakyat kecil harus kita jamin. Terutama yang menyangkut pertanahan, kedaulatan pangan, dan pendidikan,” kata Kiai Said.

Selain itu, Kiai Said menyampaikan, bahwa UUD 1945 Pasal 33 masih jauh lebih penting untuk diimplementasikan. Karena UUD itu, kata beliau, sampai hari ini masih hanya sebatas tulisan.

“Tidak pernah diimplementasikan bahwa kekayaan Indonesia ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Apakah itu sudah diimplementasi? Sama sekali tidak. Bahkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin kian miskin,” ucapnya.

Ketum PBNU kelahiran Cirebon itu menyampaikan, diera keterbukaan seperti sekarang ini yang sangat bebas, ditambah dengan sistem kapitalisme membuat nasib rakyat kecil semakin tertindas. Kiai Said menilai, para politisi hanya memanfaatkan rakyat untuk kepentingan suara. “Kalau sedang Pilkada, Pileg, dan Pilpres suaranya (rakyat) dibutuhkan. Tapi kalau sudah selesai (rakyat) ditinggal,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, sebaiknya semua elemen masyarakat dapat menahan diri dan menerima keputusan DPR sebagai sebuah realitas politik. 

“Kalau memang terdapat keberatan terhadap UU atau materi dalam UU dapat melakukan judicial review. Demo dan unjuk rasa tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan masalah baru,” ucap Mu’ti.

Ia menyampaikan, sejak awal, Muhammadiyah meminta kepada DPR untuk menunda, bahkan membatalkan pembahasan RUU Omnibus Law. “Selain karena masih dalam masa Covid-19 di dalam RUU juga banyak pasal yang kontroversial. RUU tidak mendapatkan tanggapan luas dari masyarakat, padahal seharusnya sesuai UU, setiap RUU harus mendapatkan masukan dari masyarakat,” jelas Abdul Mu’ti. (hud/wan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *