Tolak Omnibus Law, Demonstran Salat Jumat Depan Balai Kota Batu

IMPERIUMDAILY.COM -KOTA BATU– Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang Raya menyerukan penolakan di gedung DPRD Kota Batu dan Balaikota Among Tani, Jumat, 23 Oktober 2020. Demontsran berjumlah hanya 15 orang, bergerak mengendarai mobil pikap dan berboncengan menggunakan motor. Mereka juga melakukan salat Jumat di Jalan Panglima Sudirman atau depan Balai Kota Among Tani Pemkot Batu.

Mereka menyampaikan tiga poin kritik terhadap produk undang-undang itu yang disahkan pada 5 Oktober lalu. Tiga dampak yang disoroti meliputi aspek perizinan, ketenagakerjaan hingga pertanahan dan perkebunan.

Orasi politik mereka sempat terhenti saat azan salat Jumat berkumandang. Massa aksi ini kemudian menggelar ibadah salat Jum’at di jalan depan Balaikota Among Tani Kota Batu. Kapolres Batu, AKBP Harviadhi Agung Prathama, Kasatpol PP Kota Batu, M Nur Adhim serta petugas keamanan yang berjaga ikut dalam barisan salat Jum’at bersama para demonstran.

Selanjutnya mereka kembali melanjutkan tuntutan penolakan UU Cipta Kerja agar dicabut karena dinilai inkonstitusional. Melalui pamflet, IMM Malang Raya menegaskan, ada sejumlah kontradiksi yang terkandung dalam regulasi sapu jagat tersebut. Di satu sisi, diinginkan simplikasi regulasi, utamanya di bidang pembangunan dan investasi. Di sisi lain, lahirnya omnibus law harus diikuti sekitar 500 aturan turunan yang berpotensi memicu hiper regulasi.

Korlap Aksi, Agus Muin mengatakan, penyusunan omnibus law sangat minim peran serta masyarakat dan dibilang cacat prosedural. Terlebih produk ini akan berdampak luas pada hajat hidup orang banyak Selain itu, draft yang asli juga belum pernah diketahui keberadaannya.

“Melihat kondisi tersebut, jelas negara tidak memberikan kepastian hukum dan menjamin akses informasi yang benar dan tepat. DPR sebagai representasi rakyat juga tak mendengar aspirasi rakyat,” kata Agus dilansir Nusadaily.com.

IMM Malang Raya memiliki kajian akademis terkait Omnibus Law yang banyak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Beberapa di antaranya, dalam aspek ketenagakerjaan, IMM Malang Raya menilai Omnibus Law berpotensi menyingkirkan hak-hak pekerja, sebaliknya justru membuka kebutuhan untuk investasi dan ekonomi.

“Padahal, dalam hubungan industrial, perlindungan pekerja merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah,” tulis dalam selebaran yang dibagikan oleh aktivis IMM Malang Raya.

Langkah untuk melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi ibarat menjaring angin. Sehingga IMM memilih menyuarakan penolakan dengan cara turun ke jalan.

“Untuk saat ini tetap aksi turun ke jalan. Nanti akan kami lanjutkan lagi,” tegasnya.

IMM Malang Raya menuntut Presiden RI Joko Widodo untuk membuat Perpu pembatalan UU Cipta Kerja. Sekaligus meminta aparat pengamanan untuk tidak represip terhadap penyampaian pendapat di muka umum dan tidak melakukan penangkapan secara sewenang-wenang.

15 Demonstran dijaga 400 Personel Keamanan

Sementara itu, Kapolres Batu menuturkan, pihaknya menerjunkan 400 personel gabungan untuk mengawal jalannya aksi. Personel gabungan itu terdiri dari 2 unit SSK Polres Batu, 2 SST BKO Polres Malang, 1 SST dari Pare Kediri, 2 SST BKO TNI dan 1 SST Satpol PP Kota Batu.

“Bersyukur, demo hari ini berlangsung kondusif. Kami, para mahasiswa yang telah menjalankan aksi dengan santun,damai, dan sejuk,” ujarnya.

Berdasarkan surat yang diterima oleh Polres Batu, mahasiswa IMM yang akan turun dalam aksi demo penolakan omnibus law sebanyak 200 orang. Sehingga segala pengamanan telah dilakukan untuk menanggulangi hal-hal yang tak diinginkan. Mulai dari persiapan personel gabungan hingga pemasangan kawat berduri di depan Balaikota Among Tani.

“Dari surat yang telah kami terima, demonstran yang akan turun ke jalan sebanyak 200 orang. Sehingga kami menyiapkan 400 personel gabungan untuk menanggulangi hal-hal yang tak diinginkan,” kata dia. (wok/wan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *