Bawaslu Jatim Petakan Konflik Pilkada Serentak di Jawa Timur

IMPERIUMDAILY.COM – SURABAYA – Konflik pemilihan kepala daerah (Pilkada) perlu dipetakan, sehingga bisa dicegah sejak dini. Untuk itu, Ketua Bawaslu Jatim, Moh Amin, menganalisa terkait konflik pemilihan kepala daerah di Jawa Timur.

Kata Moch Amin, konflik bisa terjadi karena fanatisme dukungan, politik identitas, propaganda dan agitasi, hoax dan ujaran kebencian.

Demikian diungkapkan Moch Amin, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pengelolaan Potensi Konflik Dalam Rangka Pelaksanaan Pilkada 2020” , Rabu, (18/11/2020) di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kota Surabaya.

BACA JUGA: Bawaslu Jatim Ikut Tekankan Protokol Kesehatan Setiap Tahapan Pilkada

“Konflik pilkada bisa dipicu oleh banyak sebab. Karena ada fanatisme dukungan lalu provokasi dari pihak lain, tambah dengan hoax dan ujaran kebencian, ini bisa memicu terhadap konflik horizontal di tengah masyarakat. Tentu ini harus kita cegah bersama,” terangnya.

Lebih dari itu, konflik pilkada juga bisa terjadi dikarenakan adanya pelanggaran kampanye, dugaan penyelenggara yang tidak netral, dan perolehan suara yang tipis.

“Kita bisa melihat dalam sejarah pemilu dan pilkada pasca reformasi di Jawa Timur ada gesekan di masyarakat yang tidak terkendali dan mengakibatkan kekerasan fisik sampai pembakaran kantor oleh massa pendukung karena ketidakpuasaan terhadap proses dan hasil pikada. Kejadian seperti ini harus kita cegah bersama,” jelas Amin.

Pria kelahirkan Sumenep ini juga menyampaikan bahwa antisipisasi agar konflik tidak meluas telah dilakukan sejak dari aturan.

“Aturan kita telah melarang hal-hal yang berpotensi menyebabkan konflik. Dalam kampanye misalnya, dilarang mempersoalkan Pancasila, menggunakan politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan, dan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan,” tutur Amin

BACA JUGA: Bawaslu Jatim: Keselamatan Rakyat itu Hukum Tertinggi

Pada tingkat penyelenggara pilkada, mekanisme yang diatur juga diupayakan sebagai saluran untuk meredam potensi konflik.

“Jika berkenaan dengan netralitas penyelenggara, maka ada sidang kode etik. Berkenaan dengan tata cara diselesaikan dengan administrasi. Termasuk juga pengawasan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Ini semua telah diatur dengan baik sebagai saluran agar bisa menyelesaikan konflik,” pungkas Amin.(ima/lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *