Bukti Petunjuk Oknum Pejabat Jember Membangkang Pemulihan Birokrasi

IMPERIUMDAILY.COM – JEMBER – Yessiana Arifa, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Jember menulis sepucuk surat untuk Ketua Komisi A DPRD Jember, Tabroni pada Kamis, 19 November 2020.

Dengan hormat,

Saya mohon ijin berhalangan hadir dalam rapat koordinasi terkait tugas pokok, fungsi, dan tata kerja OPD yang akan dilaksanakan pada 19 November 2020 dikarenakan sejak KSOTK yang lama dicabut dan diberlakukan kembali KSOTK 2016 sampai dengan saat ini proses dan berkas administrasi mutasi kepegawaian belum saya terima dengan lengkap sehingga saya maupun staf di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya tidak memiliki wewenang dalam menjalankan tugas.

Demikian permohonan ijin dan keterangan yang bisa saya sampaikan atas perhatian dan perkenannya saya sampaikan terima kasih.

Jember, 19 November 2020

Hormat saya,
Yessiana Arifa

Tabroni menilai surat Yessiana sebagai bentuk sikap pribadi melawan pemulihan birokrasi yang dilakukan Pemkab Jember untuk menindaklanjuti rekomendasi Mendagri.

“Ini bukti petunjuk semakin jelas pembangkangan birokrasi terhadap pemerintahan daerah. Padahal, sejak pelantikan kemarin dia sudah disumpah untuk menjalankan tugas yang seharusnya mengikuti sistem bukan keinginan pribadi,” urainya.

Sekretaris Daerah Jember, Mirfano membantah pernyataan Yessiana yang mengaku berkas pelantikannya belum lengkap. Dipastikan sudah diambil oleh yang bersangkutan mengenai dokumen Yessiana kembali ke jabatan definitif sebagai Kabid Penyehatan Lingkungan sekaligus diberi tambahan Plt Kepala Dinas Cipta Karya.

BACA JUGA: Gesekan Kepentingan Pemkab Jember Mengulur Rekom Gubernur?

“Saya telah cek lagi, bahwa menurut Kepala BKPSDM seluruh SK untuk Plt sudah diambil semua. Ada yang diambil oleh Kepala OPD, ada yang diambilkan stafnya,” ungkap Mirfano.

Mirfano belum langsung mengambil tindakan terhadap perilaku ‘membangkang’ seperti Yessiana itu yang cenderung menolak pengembalian posisi jabatan dalam rangka Pemkab Jember mentaati rekomendasi Mendagri.

Sebelumnya, gelagat sejumlah oknum pejabat melakukan perlawanan telah disampaikan oleh tiga sumber internal Pemkab Jember kepada nusadaily.com.

Para pejabat melawan dengan cara diam tidak menjalankan tugas apapun khususnya layanan masyarakat untuk mencapai tujuan melumpuhkan roda organisasi Pemkab Jember.

BACA JUGA: Tanggapan Plt Bupati Jember Soal Oknum Pejabat yang ‘Melawan’ Pemulihan Birokrasi

Perlawanan itu rata-rata dilakukan oleh para pejabat yang memiliki kedekatan dengan Bupati Jember nonaktif, Faida. Gerakan dimaksudkan sebagai simbol loyalitas personal guna membalas ‘jasa politik’ telah diberi jabatan.

Gerakan membangkang untuk merespon keputusan Plt Bupati Jember, KH Abdul Muqit Arief yang lebih memilih memulihkan birokrasi daripada mempertahankan pos jabatan yang telah mereka dapat dari Faida sebelumnya.

Ungkapan sumber-sumber internal Pemkab Jember telah diulas dalam berita yang berjudul ‘Pemulihan Birokrasi Pemkab Jember Disebut Tuai Perlawanan dari Dalam’, dan ‘Tanggapan Plt Bupati Jember Soal Oknum Pejabat yang Melawan Pemulihan Birokrasi’. (sut)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *