Bejibun Tumpang Tindih Penggunaan Dana COVID-19 Jember Terbongkar Usai Audit

IMPERIUMDAILY.COM – JEMBER – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan berbagai kejanggalan realisasi anggaran COVID-19 Kabupaten Jember. Terungkap praktek uang miliaran rupiah dari kas daerah dipakai untuk kegiatan sebelum pembuatan rencana kebutuhan belanja (RKB), bahkan dengan pola meminjam pos dana lain terutama anggaran yang semestinya untuk bantuan lansia, dhuafa, dan yatim piatu.

“Jelas, ini menunjukkan tindakan nyata tumpang tindih anggaran. Kami akan mengejarnya untuk mengetahui motif dan tujuannya, termasuk siapa saja aktor yang sembrono secara serampangan mempermainkan uang rakyat,” kata Ketua Panitia Khusus Pengawasan COVID-19 DPRD Jember, David Handoko Seto, Selasa, 5 Januari 2021.

Berdasarkan audit BPK, hal demikian itu terjadi pada 8 kegiatan penyaluran bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 yang diurai gamblang mulai halaman 121 sampai dengan halaman 127 dalam dokumen pemeriksaan Pemkab Jember tahun anggaran 2020.

Kegiatan Disnaker Berupa Bantuan Kelompok Terdampak PHK

Pertama, kegiatan Disnaker berupa bantuan kelompok terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tanggal 20 Mei 2020. Modusnya diawali permintaan ke Bendahara BPBD agar menyiapkan dana Rp 771,6 juta yang akan dibagi berupa Rp 600 ribu tiap amplop untuk 1.286 orang.

Kenyataannya, uang diambilkan dari pencairan dana atas usulan RKB Disperindag yang telah tersedia senilai Rp 713,9 juta; serta uang tunai di Dinas Sosial dengan persediaan sebanyak Rp 258,8 juta; dan Rp 24,8 miliar.

Dua hari setelah kegiatan terdampak PHK, baru diterbitkan SK oleh Bupati Jember Faida mengenai usulan penerima sebanyak 1.049 orang tanpa menyebut nominal anggaran. Bendahara BPBD mencatat pengeluaran senilai Rp 771,6 atau nominal anggaran yang sama dengan permintaan panitia, meski berbeda jumlah penerimanya dengan SK Bupati.

Kedua, bantuan untuk 24.524 orang buruh tani oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, dan Perkebunan (DTPHP) yang menghabiskan dana Rp 2,4 miliar pada tanggal 6 Juni 2020. Ternyata, uang yang dibagikan berasal dari pos dana bantuan lansia/fakir miskin, dhuafa, dan yatim piatu dengan persediaan Rp 12,9 miliar di Dinas Sosial.

Siasat pertanggung jawaban administrasinya dimulai dari SK Bupati tentang RKB untuk DTPHP senilai Rp 5,1 miliar tertanggal 2 Juni 2020. Kemudian, atas dasar RKB tersebut dicairkan dana pada tanggal 3 Juli 2020. Melalui dana yang sudah cair itulah kemudian dilakukan penggantian uang pinjaman secara bertahap pada tanggal 14 dan 15 Juli 2020.

Dinas Perikanan Guyur Bantuan Rp 743 Juta

Ketiga, Dinas Perikanan yang mengguyur bantuan Rp 743 juta kepada 7.437 orang nelayan pada tanggal 11 Juni 2020. Usut punya usut, saat kegiatan ini juga meminjam dana dari pos anggaran Dinas Sosial yang sejatinya untuk lansia, dhuafa, dan yatim piatu.

Selang sebulan lebih dari kegiatan itu, uang pinjaman baru diganti oleh Bendahara BPBD pada tanggal 15 Juli 2020. Penggantian dilakukan setelah pencairan dana tanggal 2 Juli berdasarkan atas RKB Dinas Perikanan melalui SK Bupati yang teregistrasi tanggal 15 Juni 2020.

Keempat, penyaluran bantuan tunai oleh Disperindag ke pedagang tradisional dengan nominal Rp 120 juta pada 9 juni 2020. Lagi-lagi pos dana untuk lansia, dhuafa, dan yatim piatu dari Dinas Sosial yang jadi sasaran sebagai pinjaman uang.

Namun, SK Bupati tanggal 26 Mei 2020 menyebut RKB Disperindag sejumlah Rp 1,2 miliar untuk memberi uang tunai ke 145 kuli panggul, 1.335 pedagang lesehan, dan 294 pedagang mlijo. Kemudian ada pencairan ke Disperindag senilai Rp 369,6 juta tanggal 29 Mei, dan sebanyak Rp 862,5 pada 27 Juli 2020.

Kelima, Temuan BPK atas kegiatan tanggal 20 Juli 2020 yang digelar Disperindag berupa pemberian uang senilai Rp 194,6 juta kepada kelompok buruh tembakau; dan Rp 76,6 juta untuk kelompok pedagang los. Tindakan itu dilakukan sebelum pencairan dana dari bendahara umum daerah ke bendahara pengeluaran maupun yang ke pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) terkait.

Pasalnya, uang yang dibagikan tersebut meminjam dana milik Dinas Perhubungan yang sebelumnya memperoleh pencairan dari RKB tanggal 17 dan 22 Juli 2020. Sedangkan, baru pada tanggal 27 Juli terjadi kucuran dana sebanyak Rp 1,1 miliar atas klaim RKB Disperindag yang tertera dalam SK Bupati tanggal 2 Juli 2020 dengan rencana awal mengajukan dana Rp 3,9 miliar melalui dalih peruntukkan bagi 2.250 orang buruh tembakau dan 3.738 orang pedagang los.

Kegiatan Bantuan Dinas Pendidikan

Keenam, kegiatan bantuan Dinas Pendidikan kepada pedagang kantin sekolah, guru ngaji aktif, guru ngaji baru, guru ashram, guru atau tidak tetap, dan pamong sekolah. Kembali terjadi peminjaman anggaran dari Dinas Sosial pada pos anggaran bantuan lansia, dhuafa, dan yatim piatu.

Pinjaman uang berlangsung bertahap sejak tanggal 16 – 17 Juni sebanyak Rp 1,1 miliar dan pada 19 Juli 2020 senilai Rp 118,2 juta. Peminjaman melalui seorang PPTK berinisial RE kepada tim teknis Dinas Pendidikan berinisial Ag. Namun, penggantian uang dari RE itu dengan cara Bendahara BPBD mencairkan anggaran Rp 1,8 miliar tanggal 23 Juli berikut sebanyak Rp 441,9 juta pada 29 Juli 2020.

Adapun tanggal 3 Juli, PPKD malah mencairkan anggaran kepada Bendahara BPBD sebesar Rp 4,6 miliar atas dua pengajuan RKB Dinas Pendidikan yang disetujui lewat SK Bupati dengan tanggal 26 dan 29 Mei 2020.

Ketujuh, Bendahara BPBD mencairkan uang Rp 2,8 miliar kepada RE untuk bantuan kelompok pekerja usaha pariwisata dan seni budaya tanggal 13 -14 Agustus 2020. Lagi-lagi RE teraudit memakai dana lansia, dhuafa, dan yatim piatu Rp 149,6 juta guna menambah uang Rp 2,8 miliar sebelumnya untuk menjadi Rp 3 miliar yang kemudian diserahkan kepada pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) berinisial Angg.

RKB Disparbud Usulkan Dana Rp 5,6 M

Padahal, RKB Disparbud mengusulkan dana Rp 5,6 miliar untuk dibagikan kepada 861 orang pekerja pariwisata, dan 2.252 orang seni budaya yang terdokumentasi dalam SK Bupati tanggal 11 Agustus 2020. Kendati, atas dasar RKB itu terjadi pencairan senilai Rp 2,5 miliar dari PPKD ke Bendahara BPBD tanggal 8 September 2020.

Kedelapan, auditor menemukan masalah atas SK Bupati atas RKB Bagian Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat tanggal 15 Juni 2020 yang membutuhkan dana total Rp470,6 juta. Didalamnya termasuk kebutuhan untuk memberi bantuan tunai Rp100 ribu kepada 2.674 santri yang tidak mudik.

Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2020 atau sebelum RKB dibuat. Hal ini dapat diketahui dari SK Bupati tanggal 18 Mei 2020 yang berisi tentang daftar santri penerima bantuan dengan jumlah 2.468 orang.

Ironisnya, orang yang sama yakni RE memakai pos dana lansia, dhuafa, dan yatim piatu di Dinas Sosial sebagai uang talangan membiayai bantuan ke santri. Per tanggal 22 November 2020, dinyatakan oleh BPK bahwa RE belum mendapat uang penggantinya. (sut/aka)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *