Disebut Bertemu Dirjen Bina Keuangan, Bupati Faida Berhenti Ngeyel

IMPERIUMDAILY.COM – JEMBERBupati Jember, Faida sempat membuat kontroversi. Lewat surat tertanggal 25 Januari 2021, ia meminta semua kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) melakukan penatausahaan keuangan dan pencairan gaji pegawai secara manual, karena bersikukuh memberlakukan Peraturan Bupati Nomor 1 tentang APBD 2021 yang diteken tanggal 8 Januari 2021 lalu.

Namun, kengototan Faida terhenti. Sikapnya berubah melunak dengan merevisi keputusannya melalui penandatanganan Perbup Nomor 3 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD pada hari ini, Selasa 26 Januari 2021.

Selain memperbaiki Perbup APBD, Faida juga mengubah prosedur penatausahaan dan pencairan anggaran. Semulai ia ingin seluruh kepala OPD menginput surat penyediaan dana secara manual. Tapi, kini Faida mengikuti kententuan pencairan anggaran di tengah kondisi tanpa Perda APBD, yakni hanya untuk kebutuhan wajib, mengikat, dan mendesak.

Faida belum menanggapi konfirmasi kendati telah dikirimi dokumen yang membuktikan adanya revisi keputusan-keputusannya. Dokumen diperoleh nusadaily.com dari sumber internal Pemkab Jember yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Dirjen Ini Dapat Lunakkan Hati Faida

Menurut pengakuan sumber tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian yang dapat melunakkan kengeyelan Faida. “Semalam Faida memenuhi panggilan ke Surabaya. Tidak bisa berkutik dengan penjelasan dari Kemendagri. Setelah pertemuan semalam, kemudian Faida melakukan revisi,” ujarnya.

Perubahan keputusan Faida, lanjut dia, bukan berarti masalah selesai semua. “Karena Faida masih memakai penanggung jawab pelaksana anggaran dari orang-orang baru, pejabat yang ditunjuknya. Meskipun ini sebatas anggaran rutin dan gaji, misalkan ada yang sampai tahu detail dan mempersoalkannya bisa saja jadi masalah di kemudian hari,” urai sang sumber.

Seperti diketahui, Faida memang melakukan pemecatan terhadap banyak pejabat dan menunjuk pelaksana tugas (Plt). Pencopotan paling mencolok adalah kepada sejumlah pejabat teras yang menurut politisi perempuan itu terlibat dalam aksi mosi tidak percaya tanggal 30 Desember 2020 silam.

Mereka adalah Sekretaris Daerah, Mirfano; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Eko Heru Sunarso. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Ruslan Abdulgani. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Arismaya Parahita. Kepala Bagian Hukum, Ratno Cahyadi Sembodo; dan Kasubag Kelembagaan sekaligus Plt Kabag Organisasi, Indah Dwi Joeniastoeti.

Khusus kepada Mirfano, bahkan Faida ingin yang bersangkutan dicabut statusnya sebagai PNS karena dituding sebagai dalang mosi tidak percaya. Selain itu, Faida juga bertekad memberi tambahan sanksi untuk Indah Dwi Joeniastoeti. Berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun.

“Saya selaku atasan langsung dan sekaligus sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menjatuhkan sanksi kepada enam orang ASN Pemkab Jember. Karena melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan,” beber Faida secara tertulis pada Minggu, 24 Januari 2021. (sut/aka)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *