Fraksi PAN Tolak RUU BPIP dan IKN Dimasukan RUU Proglegnas Prioritas 2021

IMPERIUMDAILY.COM – JAKARTA – Dimasukannya Rancangan Undang Undang BPIP dan IKN kedalam RUU Program Legislasi Nasional Prioritas 2021, mengundang penolakan dari beberapa fraksi dalam rapat pengambilan keputusan tingkat pertama penetapan Prolegnas Prioritas 2021 di  Badan legislasi DPR RI  pada kamis malam 14 Januari 2021.

Salah satunya ada Fraksi PAN melalui Anggota Badan Legislasi (Baleg)  DPR RI  Fraksi PAN Guspardi Gaus menolak dengan tegas dimasukannya RUU tersebut.

Karena menurut dirinya, RUU yang sebelumnya bernama RUU Haluan Idelogi Pancasila (HIP) banyak mendapatkan rekasi yang keras dari berbagai elemen bangsa dan masyarakat luas, jelas Guspardi kepada awak media Jumat 15 Januari 2021.

“Jika dipaksakan kami (fraksi PAN ) khawatir akan mengakibatkan terjadi kembali polemik, perdebatan, dan bahkan penolakan dari publik.” ujar legislator dapil Sumbar 2 ini.

Pria yang akrab disapa GG ini juga menambahkan terkait RUU IKN (Ibu Kota Negara), fraksi PAN menilai keberadaan RUU tersebut belum mendesak untuk dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021 dan perlu ditinjau kembali.

Menurutnya, mengingat kondisi negara saat ini sedang fokus menghadapi pandemi Covid-19, yang berimbas pada sulitnya kondisi keuangan negara dan pemerintah harus fokus menanganinya dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Makanya fraksi PAN juga menolak RUU IKN ini, jelas Politisi PAN itu,” ungkap GG

Masih Kata GG jika Partainya meyakini, RUU yang disusun bersama DPR, DPD dan Pemerintah dalam prolegnas ini, harus mengedepankan upaya  menghasilkan UU yang berkualitas.

“Tidak sekedar mengejar kuantitas, tetapi harus mampu menjawab tantangan dan problematika sesungguhnya yang di hadapi oleh masyarakat dan harus memenuhi rasa keadilan masyarakat secara luas,” pungkas Anggota komisi II DPR RI tersebut.

Diberitakan Juga Fraksi PKS turut menolak dengan usulan tersebut, melalui Mardani Ali Sera mengatakan ini akan dikhawatirkan menimbulkan kebisingan di masyarakat.

“Mestinya pemerintah bijak dengan mendrop RUU HIP atau BPIP. Keduanya punya persepsi yang negatif di masyarakat. Akan banyak kecurigaan membahas kedua RUU ini,” ujar Mardani. (sir/kal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *