Kasus Diskriminasi Siswi di SMKN 2 Padang, Ini Tanggapan Stafsus BPIP Romo Benny



NUSADAILY. COM – JAKARTA – Adanya diskriminasi dalam dunia pendidikan yang terjadi di SMKN 2 Padang Sumatera Barat yang mewajibkan siswi non muslim mengenakan jilbab,menjadi perhatian khusus Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo.

Lewat siaran persnya kepada Nusadaily.Com Senin 25 Januari 2021 Pria Yang akrab disapa Romo Benny meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk melakukan pengawasan terhadap regulasi yang melarang pihak sekolah mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif.

Dia juga meminta Mendikbud melakukan pengawasan terhadap regulasi yang melarang pihak sekolah mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif.

“Yang paling penting di sini adalah pengawasan. Regulasi sebaik dan setegas apapun apabila tanpa pengawasan akan percuma,” kata Romo Benny.

Menurut Romo Benny pernyataan Nadiem Makarim yang melarang tindakan diskriminatif di lingkungan sekolah, harus dibarengi dengan pengawasan rutin oleh dinas-dinas pendidikan. Dan sanksi harus disertakan dalam proses pengawasan tersebut agar kejadian serupa tidak terulang.

Harus Ada Sanksi

“Tentu harus ada sanksinya karena ini bertentangan dengan undang-undang,” ujarnya.

Dikatakan pula apa yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang bertentangan dengan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik.

Selain itu, menurut dia mengenakan jilbab merupakan bagian dari kesadaran yang tidak dapat dipaksakan.

“Karena keyakinan kan merupakan kebebasan seseorang untuk melakukan ekspresi keimanan seseorang. Jadi jelas bahwa ini juga bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945,” tutur Romo Benny.

Romo Benny menambahkan Pentingnya menjaga kemajemukan dan keragaman dalam dunia pendidikan dengan menanamkan nilai Bhineka Tunggal Ika.

“Penting menjaga kemajemukan dengan menamakan nilai nilai Bhinneka tingal Ika dengan menghormati perbedaan dan tidak pemaksaan terhadap siswa untuk mengenakan simbol agama,” tegas Romo Benny.

Mendikbud Larang Sekolah Bikin Aturan Diskriminatif

Sebelumnya dalam akun resmi Instragram Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melarang sekolah membuat aturan yang bersifat diskriminatif.

“Sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu senagai pakaian seragam sekolah. Apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik,” tulis Menteri Nadiem.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Polhukam (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa tidak boleh ada kewajiban anak non muslim menggunakan jilbab. 
Hal itu dikatakan Mahfud dalam cuitan akun twitternya @Mohmahfudmd merespon kasus siswi SMKN 2 Padang nonmuslim yang dipaksa mengenakan jilbab. 

“Akhir 1970-an sd 1980-an anak-anak sekolah dilarang pakai jilbab. Kita protes keras aturan tersebut ke Depdikbud. Setelah sekarang memakai jilbab dan busana muslim dibolehkan dan menjadi mode, tentu kita tak boleh membalik situasi dengan mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah,” kata Mahfud (sir/aka)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *