Pemkab Jember Dinilai Tidak Kerja Serius dan Abai Dampak Ekonomi Pandemi COVID-19

IMPERIUMDAILY.COM – JEMBER – Hanya Rp 1 miliar anggaran penanganan dampak ekonomi yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Jember sejak wabah COVID-19 melanda. Hal itu berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap anggaran yang dikelola Pemkab Jember tahun 2020.

Padahal, Pemkab Jember menyediakan anggaran COVID-19 sebanyak Rp479,4 miliar, angka terbesar untuk daerah tingkat kabupaten se-Indonesia. Dalam tahap rencana terbagi untuk kesehatan Rp310 miliar; jaring pengaman sosial (JPS) Rp87,4 miliar; dan dampak ekonomi Rp81,9 miliar.

BACA JUGA: Suara Gemuruh Menggelegar Keluar dari Gunung Raung

Realisasi dampak ekonomi hanya Rp1 miliar tentu tidak sebanding dengan kesehatan yang terserap sebanyak Rp95,5 miliar maupun penggunaan dana JPS sebesar Rp48,6 miliar. Kondisi demikian menggambarkan ketimpangan keberpihakan antar sektor penanganan dengan jurang yang amat lebar.

Pakar dari Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Taufikurrahman menilai Pemkab Jember gagap dalam menangani pandemi COVID-19. Indikatornya, selain distribusi bantuan yang timpang, ternyata tingkat realisasi anggaran. Pasalnya, dari ketersediaan dana Rp479,4 miliar hanya terpakai sekitar Rp144,2 miliar.

“Melihat dari data temuan BPK, secara general menunjukkan bahwa penyerapan penanganan COVID-19 di Jember ternyata tidak optimal. Menunjukkan bentuk kurang serius pemerintah,” katanya, Rabu, 27 Januari 2021.

Menurut dia, seharusnya anggaran COVID-19 terdistribusi merata pada arus utama penanganan mulai dari sektor kesehatan, JPS, serta dampak ekonomi. Disamping itu, sepatutnya angka serapan anggaran lebih tinggi persentasenya.

BACA JUGA: DPRD Maluku Mediasi Soal Pemulasaran Jenazah COVID-19

“Sebenarnya ada banyak kemudahaan pengadaan, karena kondisi kedaruratan bisa lewat penunjukkan langsung dan sebagainya. Namun, pada kenyatannya tidak diimbangi dengan hal teknis tim Pemkab sendiri. Ini miris sekali,” tutur taufikurrahman.

Dalam pengamatannya, Pemkab Jember jauh tertinggal dibandingkan daerah lain yang dianggap cukup optimal memanfaatkan anggaran untuk membantu beragam kesulitan masyarakat ditengah situasi pandemi COVID-19.

Seperti diketahui, temuan-temuan BPK juga memperlihatkan carut marut pengelolaan dana COVID-19 Jember. Terdapat empat catatan krusial dari BPK untuk Pemkab Jember:

  1. Perencanaan kebutuhan, penatausahaan dan pelaporan atas belanja dari sumbangan pihak lain kurang tertib;
  2. Belum merealisasikan pembayaran insentif tenaga kesehatan dari dana BOK tambahan, dan program pemulihan ekonomi daerah yang berasal dari dana cadangan DID;
  3. Penyaluran bantuan sosial tidak didukung pendataan yang memadai, dan belum seluruhnya disertai dengan surat pertanggung jawaban;
  4. Pengadaan barang/ jasa dari BTT tidak sesuai ketentuan berakibat pemborosan Rp1,5 miliar; kelebihan pembayaran Rp630 juta; dan kurang pungut pajak sebesar Rp821 juta. (sut/kal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *