Lupakan Sejenak Para Kritikus yang Membosankan, Simak Saksi Bisu Peninggalan Kelam Era Bupati Faida

IMPERIUMDAILY.COM – JEMBERNama Faida yang singkat hanya satu kata ini akan tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat Bupati di Kabupaten Jember. Dia juga menjadi wanita pertama yang terpilih sebagai Bupati Jember sejak sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.

Tahun 2015 silam, Faida bersama sekondannya, KH Abdul Muqit Arief berhasil memenangi Pilkada secara dramatis. Berstatus sebagai pendatang baru di dunia politik dan hanya bermodal dukungan partai pemilik kursi minoritas di DPRD, justru mampu mengalahkan ‘duel’ melawan pasangan Sugiarto dan Dwi Koryanto yang disokong kekuatan mayoritas partai dalam parlemen.

Sejak itulah, publik mengelu-elukan nama Faida dan Muqit dengan penuh harapan besar seperti gaung jargon ‘perubahan’ yang diusung selama kampanye. Bahkan, dua tahun berselang tokoh nasional selevel Mahfud MD pernah menulis artikel khusus sebagai ungkapan kekagumannya dengan judul ‘Ada Kepala Daerah Faida’.

Memasuki pertengahan masa jabatannya, pujian terhadap Faida kian meluntur dan malah berganti kritik-kritik. Tampaknya, ekspektasi yang harus ditanggung Faida terlalu berlebihan, sehingga pencapaian kinerja dari 22 janji kerja yang tidak kunjung terlihat sesuai wujud menjadi pemicu benih kekecewaan.

Makin bejibun bermunculan jumlah orang yang mendapuk sebagai kritikus Faida. Sebagian diantaranya tidak jarang yang sejatinya adalah pencela, namun turut berkelindan memasang wajah seolah tukang kritik. Acapkali membingungkan publik karena sulit membedakan antara celaan dengan kritik.

Lambat laun musuh politik Faida bukan kepalang tanggung, seiring bertambah jumlahnya dari kalangan politisi. Peristiwa besar yang tentu bakal melegenda tatkala seluruh anggota DPRD Jember yang berjumlah 50 orang mutlak berkeputusan memakzulkan Faida melalui sidang paripurna tanggal 22 Juli 2020 lalu.

Ada Cacat dalam Rentetan Sejarah

Kendati sebenarnya ada cacat dalam rentetan sejarah, yakni lantaran tersembunyikannya dari publik perihal surat rekomendasi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang menyarankan agar Faida dipecat. Rekom diteken tanggal 26 Juni 2020, tapi baru dibocorkan terbuka oleh seorang sumber kepada media pada 3 November 2020.

Ibarat kata, Faida hanya terluka belum tamat riwayat politiknya. Sebab, belakangan hanya menuai sanksi dari pemerintah berupa hukuman pelucutan segala hak keuangan bupati seperti gaji dan operasional selama 6 bulan. Sedangkan, di pengadilan Faida menang dengan keputusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan pemakzulan.

Faida baru benar-benar berakhir dengan hasil Pilkada tanggal 9 Desember 2020. Sebagian besar rakyat yang menyalurkan hak suara menolak sang dokter melanjutkan kekuasan sesi kedua. Pilihan rakyat tertuju kepada figur pengusaha tajir, Hendy Siswanto yang berduet dengan ulama kharismatik, KH Muhamad Balya Firjaun Barlaman.

Kekalahan Faida bukannya membuat kritikus berhenti. Masih saja hampir tiap waktu menyeruak deras pesan kritik mengiringi perjalanan Faida di sisa waktu sampai titik akhir masa jabatan Faida tanggal 17 Pebruari 2021.

Beberapa hari ini, berbagai kalangan pembaca setia nusadaily.com ‘menantang’ dibuat ulasan yang bernuansa lain. Syaratnya adalah berita kilas balik mengenai catatan kelam era Faida yang bersumber dari kesaksian benda-benda. Bukan lagi dari para kritikus yang harus sejenak ditinggalkan karena suaranya mulai membosankan.

Oleh karenanya, terdapat beberapa pilihan saksi bisu yang memiliki cerita khusus dan tentunya mengandung kritik lebih kaya makna dibandingkan komentar dari gabungan pemikiran sekelompok kritikus sekalipun.

Saksi-saksi bisu ini adalah bangunan-bangunan mangkrak serta pengadaan barang berlebihan daripada kebutuhan. Semuanya bakal dikenang sebagai catatan kelam peninggalan Faida.

Berikut Daftar Kelam di Zaman Bupati Faida

  1. Pasar Manggisan: Rehab Gagal Berujung Perkara Korupsi

APBD Tahun 2018, diantaranya memuat rencana anggaran Rp80 miliar guna perbaikan Pasar Tanjung plus 5 pasar lain. Prakteknya, Disperindag malah mengubah pemakaian untuk merehab 12 pasar, termasuk didalamnya Pasar Manggisan.

Kontruksi terbengkalai hingga sekarang akibat rekanan dari PT Dita Putri Waranawa tidak menyelesaikan pembangunan. Kejaksaan mendapati kerugian keuangan negara Rp1,3 miliar. Vonis Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis bersalah kepada Anas Ma’ruf; Edy Sandhi Abdurrahman; dan Muhamad Fariz Nurhidayat; tapi membebaskan Irawan Sugeng Widodo alias Dodik.

Kejaksaan masih memburu jeratan untuk Dodik dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Belakangan, tersangka bertambah lagi dua orang pelaku rekanan bernama Hadi Sakti dan Agus Salim. Hadi Sakti telah dimasukkan tahanan, sedangkan Agus Salim masih buron.

  1. Asrama Embarkasi Haji: Hanya Berupa Tiang dan Pondasi

Gedung Asrama Haji Jember yang bernama resmi Gedung Negara Serbaguna proyek prestisius yang mati suri. Pembangunannya hanya sampai pada tiang-tiang pancang beton bertulang besi dan kontruksi pondasi.

Kebijakan Penganggaran Jadi Titik Pangkal Keruwetan

Kebijakan penganggaran menjadi titik pangkal sengkarut proyek yang dibangun dengan niat setengah-setengah. Dinas Cipta Karya gagal merealisasikan meski sudah dianggarkan sedari awal APBD Tahun 2019 senilai Rp 49,98 miliar.

Upaya kembali dilakukan saat perubahan anggaran tahun itu dengan memperkecil alokasi dana ke angka Rp21,32 miliar. Asumsi hanya tersisa sedikit waktu berdampak bergesernya rencana tidak seperti semula, dari utuh bangunan lengkap menjadi berwujud kontruksi dasarnya saja.

Tahun 2020, Faida berambisi ingin melanjutkan. Terbentur sikap Gubernur Khofifah yang menolak persetujuan anggaran gara-gara hanya lewat Perbup APBD bukan Perda. Apalagi, untuk gedung embarkasi sedari awal Faida tidak pernah memakai skema tahun jamak atau multiyears.

  1. Kantor Kecamatan Jenggawah: Ambruk Saat Perbaikan Terhenti Tanpa Kelanjutan

Polisi tetap menyegel lokasi sekitar kantor Kecamatan Jenggawah sejak ambruk pada tanggal 3 Desember 2019 lampau. Alasannya masih dalam penyidikan kasus pidana akibat seorang terluka tertimpa reruntuhan.

Dinas Cipta Karya si empunya proyek sama sekali tidak menyentuh kontruksi lagi pasca insiden menghebohkan tersebut. Demikian halnya rekanan proyek dari PT Andaya Breka Kontruksi yang tidak dapat berkutik tanpa wewenang melanjutkan agenda rehab bernilai Rp2 miliar itu.

Dokumen SK Bupati Bocor

Sehari usai ambruk, kejadian menggemparkan juga mengiringi dengan bocornya dokumen SK Bupati ditandatangani Faida tentang tim pengawas proyek yang memasukkan nama-nama pejabat Pemkab, kepolisian, kejaksaan, dan Kodim 0824 beserta jajarannya.

AKBP Alfian Nurrizal, Kapolres Jember adalah tokoh yang pertama kali menentang dengan membantah sekaligus tidak akan bersedia dilibatkan dalam proyek Pemkab. Alfian tegas menolak, lantaran sampai tertera dalam dokumen adanya honor.

  1. Ruang Terbuka Hijau: Bukan Wujud Taman Melainkan Bangunan Tidak Fungsi

Telah berdiri bangunan besar dua lantai diatas sebagian tanah lapangan yang berada di puluhan wilayah kecamatan. Bangunan-bangunan itu muncul akibat proyek dari Pemkab Jember yang digawangi Dinas Cipta Karya. Adanya bangunan sangat kontras dengan konsepsi dasar program dari proyek bernama ‘ruang terbuka hijau’.

Ratusan miliar anggaran digelontorkan selama 3 tahun belakangan. Secara fisik maupun segi biaya yang dihabiskan menunjukkan pengeluaran untuk bangunan lebih mendominasi ketimbang taman di lapangan. Sejak ada gedung dalam ruang terbuka hijau, lapangan fungsi lapangan mempersulit warga untuk berkegiatan olah raga sepakbola.

Tahun 2019 Ada Kelebihan Bayar

Tahun 2019, terakhir kali gelombang pembangunan ruang terbuka hijau yang terdapat bangunan di dalamnya. Berdasarkan audit BPK, dari puluhan lokasi dengan hanya mengambil sampel dari 3 titik, rupanya terhitung kekurangan volume kontruksi mengakibatkan kelebihan bayar Rp 668 juta.

  1. Pelampung Nelayan: Jumlah Pengadaan Berlipat Ganda Dibanding Nelayan Pengguna

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru tahap menyelidiki proyek ini, kendati memeriksa sejumlah pejabat dengan meminjam tempat dalam kantor Polres Jember di Jalan Kartini. Bermula dari 55.000 pelampung dari pembelian tahun 2018 dengan memakai pos anggaran disiplin aparatur sebesar Rp14,8 miliar yang tertimbun hingga tahun 2020.

Alhasil diketahui, motif dibalik penimbunan karena menunggu selesainya pemasangan gambar Bupati dan Wakil Bupati oleh Dinas Perikanan dan Kelautan yang mengontrak CV Miza Mediatama senilai Rp1,7 miliar.

Audit BPK menunjukkan praktek yang mengarah indikasi persaingan usaha tidak sehat pada lelang cetak branding pelampung. Ditambah temuan kelebihan bayar ke rekanan sebesar Rp163,5 juta. Disamping itu, hanya 13.950 pelampung yang dibagikan ke nelayan. Mubazir tersisa 41.050 pelampung. (sut/aka)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *