Tahun 2021 Pemkab Malang Dapatkan 7 KK Jatah Program Transmigrasi, Disnaker: Jumlah Ini Masih Kurang

IMPERIUMDAILY.COM – MALANG – Transmigrasi adalah salah satu upaya pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyeimbangkan kapasitas penduduk. Yakni dengan cara mengirimkan penduduk dari daerah padat ke daerah yang masih jarang penduduknya.

Langkah tersebut juga dilaksanakan Kabupaten Malang di setiap tahunnya. Di tahun 2021, kuota yang didapat Kabupaten Malang mendapat jatah transmigrasi sebanyak 7 Kepala Keluarga (KK).

Disebutkan Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Sri Wahyuning saat dimintai keterangannya hari ini (1/2), jumlah tersebut dinilai masih sangat kurang sebab animo masyarakat dalam mengikuti program ini cukup tinggi.

“Tahun ini jatah kami (Pemkab Malang) 7 KK, jumlah itu merupakan kuota di tahun 2020 yang ada penundaan akibat pandemi Covid-19 sebenarnya,” ungkap dia

Dia melanjutkan, jatah kuota tersebut dinilai semakin menurun, lantaran adanya peraturan baru yang mana pemerintah Provinsi tidak diperbolehkan untuk ikut membiayai kegiatan transmigrasi.

“Untuk sekarang ini, anggaran transmigrasi sepenuhnya dari kementerian transmigrasi, mereka sudah beli lahan di pemerintahan sana . Mereka pindahnya harus satu KK dan lahannya diberikan kepada mereka, saat ini rata-rata dapat lahan dua hektare,” sambung Wahyu.

Disnaker Sosialisasi ke Desa-Desa

Dari jumlah tersebut, sudah terpenuhi walau Disnaker Pemkab Malang belum melakukan sosialisasi ke desa-desa.

“Untuk kuota 7 KK itu sudah penuh, para calon transmigrasi itu kebanyakan dari kecamatan Donomulyo, dan Singosari, nantinya 3 KK akan di kirim ke Kabupaten Simeulue, Aceh. 2 ke Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, dan 2 ke Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara,” terangnya.

Untuk itu, dirinya berharap di setiap tahunnya, jumlah transmigrasi yang diperoleh untuk Kabupaten Malang dapat bertambah.

Apalagi, program transmigrasi tersebut tanpa ada pungutan biaya atau gratis. Akan tetapi, para peserta transmigran wajib mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Disnaker Pemkab Malang sebelum diberangkatkan.

“Tidak ada biaya, alias gratis. Tapi, mereka akan dilatih dan diberikan sebuah keterampilan sebagai bekal dimana di daerah transmigran tersebut lahannya belum produktif, karena disana lahannya baru dibuka, jadi satu atau dua tahun baru bisa panen atau produktif. Maka kurun sebelum produktif ini kita bekali survival atau bertahan hidup,” pungkasnya. (aje/aka)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *