13.000 ASN Belum Gajian Iringi Kedatangan Gubernur dalam Sertijab Bupati dan Wabup Jember

IMPERIUMDAILY.COM – JEMBER – Kendali penuh Pemerintah Kabupaten Jember kini menjadi tanggung jawab Bupati, Hendy Siswanto dan Wakil Bupati (Wabup), KH Muhamad Balya Firjaun Barlaman setelah berakhirnya masa transisi yang ditandai dengan kehadiran Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam acara serah terima jabatan di Gedung DPRD Jember pada Selasa, 2 Maret 2021.

Namun, Kabupaten Jember belum sepenuhnya keluar dari masa sulit, meskipun telah terjadi peralihan masa kekuasaan kepada duet pemenang Pilkada Jember 2020 tersebut.

Pasalnya, masalah serupa seperti awal tahun ini kembali terulang. Yakni perihal ketiadaan anggaran yang berdampak belum terbayarkannya hak-hak dasar bagi sekitar 13.000 lebih pegawai berupa gaji dan honorarium sejak bulan Maret.

Baca Juga: Khofifah Tanggapi Konvensi Capres NasDem dengan Senyuman

Hendy mengatakan, pihaknya menarget paling lama dua pekan kedepan pembahasan APBD tahun anggaran 2021 bersama DPRD selesai dalam bentuk peraturan daerah.

Sedangkan, pembayaran gaji pegawai yang merupakan dana rutin memerlukan peraturan bupati tentang pengeluaran anggaran mendahului APBD.

Baca Juga: Hendy Anggap Tugas Bupati Jember Gampang Tanpa Perlu Tim Transisi

“APBD kami ingin cepat, segera kami surati DPRD jangan berlama-lama. (Masalah gaji pegawai) saya sudah mengirim surat konsultasi BPK. Kami menunggu (jawaban BPK),” paparnya.

Bupati dan Wabup Jember Selaras dengan Pemprov

Lebih lanjut, Hendy mengemukakan komitmennya menjalankan pemerintahan dengan nuansa yang selaras bersama Pemprov Jatim dan pemerintah pusat.

Perkataan pria berlatar belakang pengusaha itu tetap khas dengan slogan yang selalu diutarakan sejak pencalonannya di Pilkada. “Sinergi, kolaborasi, dan akselerasi,” ucap Hendy.

Baca Juga: PDIP Jember Pilih Jalan Kritis Enggan Gabung Pemerintahan Hendy-Gus Firjaun, Tapi…

Adapun Khofifah berpandangan, pengesahan APBD 2021 akan memudahkan pemkab Jember berjalan secara optimal dalam rangka melayani kepentingan masyarakat dan agenda penting pembangunan daerah.

Masalah yang disoroti oleh Khofifah mengenai penanggulangan kasus kematian ibu, kematian anak, stunting, dan kemiskinan. “Ini sangat serius, di Jember angkanya masih tinggi,” urainya.

Ia menyebut detail angka berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa kematian ibu sebanyak 61 kasus, dan kematian bayi 324 kasus sebagai yang tertinggi di Jatim pada tahun 2020.

Stunting di Jember pun demikian tergolong sangat kritis, karena berada pada kisaran 37,94 persen dari total jumlah balita.

“Saya meminta kasus stunting mendapat perhatian yang lebih,” tekan Khofifah.

Gubernur perempuan itu juga mengharap pengentasan kemiskinan warga Jember. Sebab, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dari semula 226.570 jiwa atau 9,25 persen pada tahun 2019 melonjak ke angka 247.990 jiwa alias 10,09 persen pada tahun 2020. (sut)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *