Tahun 2021, BPN Kota Batu Targetkan 13,5 Ribu SHAT dan 10 Ribu PBT

IMPERIUMDAILY.COM-KOTA BATU-BPN Kota Batu menargetkan program sertifikat hak atas tanah (SHAT) dan peta bidang tanah (PBT) dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Program tersebut untuk enam desa/kelurahan. Program tersebut semula akan difokuskan di tujuh desa/kelurahan pada tahun 2021. 

Namun dari tujuh desa/kelurahan itu, satu desa yakni Desa Torongrejo mengundurkan diri. Pihak BPN Kota Batu masih menunggu desa lainnya untuk menggantikan Desa Torongrejo.

Kasubag TU BPN Kota Batu, Sri Hendarwati mengatakan tahun ini menargetkan 13.500 SHAT dan 10 ribu PBT. PBT dan SHAT tiap desa memiliki target yang berbeda-beda misalnya Giripurno ada 4000 PBT dan 4223 SHAT, Mojorejo ada 1300 PBT dan 1500 SHAT, Beji ada 1800 PBT dan 2000 SHAT, Oro-oro Ombo ada 500 PBT dan 1000 SHAT, Tlekung ada 1500 PBT dan 1000 SHAT, Junrejo 400 PBT dan 1000 SHAT, dan Dadaprejo 250 PBT dan 1000 SHAT. 

“Kan wilayahnya luas agar bisa maksimal ada tiga tim yang menanggani, tim pertama memegang dua desa yaitu Giripurno dan Torongrejo. Lalu tim kedua mengurusi Desa Mojorejo, Beji, dan Oro-oro Ombo, serta tim ketiga mengurusi Tlekung, Junrejo, dan Kelurahan Dadaprejo,” jelas Sri dilansir Nusadaily.com.

Ketua Asosiasi Petinggi dan Lurah (Apel) Kota Batu, Wiwieko menyambut baik program tersebut karena meringankan masyarakat khususnya yang kurang mampu.  Sebab bila mengurus sendiri secara prosedur cukup lama dan biaya tak sedikit. Misalkan bila mengajukan mandiri, tanah seluas 100 meter persegi dengan bangunannya bisa sampai Rp 4-5 juta.

Ia mengatakan, pelaksanaan PTSL, setiap desa membentuk kelompok masyarakat (pokmas) untuk melakukan pendataan pemohon. Lalu desa membantu pemohon melengkapi format yang dianjurkan oleh BPN seperti leter C, riwayat tanah, dan sebagainya.

“Berharap desa/kelurahan lainnya bisa merampungkan pendataan pertengahan Maret ini,” timpal Kades Oro-oro Ombo itu.

Mekanismenya pemohon bisa melengkapi fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi letter C sendiri sesuai KTP, fotokopi SPPT-PBB terbaru, surat pernyataan penguasaan fisik diketahui dua orang saksi, sketsa tanah, nama dan tanda tangan batas tanah, serta mencantumkan letak tanah.

“Baru kemudian diserahkan kepada panitia atau Pokmas yang dibentuk setiap RW. Untuk biaya kurang lebih Rp 150 ribu,” imbuh dia. 

Sementara itu, Kepala Desa Torongrejo, Sugeng  Santoso membenarkan bila desanya mengundurkan diri. Penyebabnya yaitu tidak adanya pokmas yang mau menjadi panitia PTSL atau secara garis besar belum siap. Padahal tahun 2020 pihaknya mampu merampungkan sekitar 3000 pemohon PTSL. 

“Sebenarnya ya menguntungkan, tapi bagaimana lagi tidak ada yang mau jadi panitia. Rencananya kita mau membentuk Pokmas di tiap RW di Torongrejo yang berjumlah tujuh RW, tapi gak ada yang mau. Dari pada nanti menghambat desa lain, ya kita sampaikan ke tim BPN kita belum siap,” pungkasnya. (wok/wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *