Rancangan Awal RPJMD 2021-2026 Ponorogo Disetujui Bupati dan DPRD

IMPERIUMDAILY.COM – PONOROGO – Rapat paripurna Rancangan Awal (Ranwal) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026 Kabupaten Ponorogo sempat memanas dan tarik ulur dalam pembahasannya dengan Pansus. Pasalnya pansus menilai ranwal RPJMD tidak mengcover keseluruhan program dan visi misi Bupati Ponorogo.

Rapat yang berakhir hingga tengah malam tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko beserta unsur Pimpinan DPRD Ponorogo, Sunarto, Anik Suharto, Miseri Effendi dan Dwi Agus Prayitno menandatangani nota kesepakatan tentang ranwal itu, Kamis (15/04/2021).

Dikatakan Bupati Sugiri, ada refolmulasi dari visi misinya. Sebelumnya ada pada Nawa Dharma Nyata, dimana ada 9 poin. Sekarang hanya 4 poin saja.

“Refolmulasi itu jangan dipahami dirubah. Itu dari keranjang 9 menjadi 4, jadi tidak ada yang dirubah,” katanya.

Bupati mengatakan hanya menyesuaiakan dengan indikator kinerja utama. Yaitu akuntabel satuan kerja (satker) atau organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.

“Semisal misi 1 2 3 4 dijadikan satu. Dan seterusnya. Ini fungsinya tiap satker bakal ada tanggung jawab visi misi kami,” terangnya.

Menurutnya, tidak ada yang dikurangi, tetapi dimantapkan. Sehingga  menjadi ringkas sesuai indikator kinerja utama pemerintah dan dilaksankan dengan satuan kerja.

“Jadi bisa eksekusi. Langsung bisa ke operasional. Ini terlaksana dengan baik,” jelasnya.

Ditegaskan Sugiri, bahwa reformulasi ini dilakukan agar sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) yang harus akuntabel,  bisa dibagi habis di setiap satuan kerja, dan langsung bisa dijalankan.

Hal senada disampaikan oleh ketua DPRD Ponorogo, Sunarto. Dia menyebut jika reformulasi tidak menyalahi aturan yang ada.

Ia mencontohkan seperti di provinsi, yang semula tercantum dalam visi misi Nawa Bhakti Satwa ada 10 poin. Kemudian dikelompokkam menjadi 4 poin.

“Bukan mengurangi visi misi tapi mengelompokkan berdasarkan tupoksi.  Dan itu sama persis dengan yang dilakukan pada provinsi,” ungkapnya.

Refolmulasi itu, lanjutnya, tidak merubah. Hal itu sesuai dengan amanat Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.amanat Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.

“Ranwal RPJMD sudah sesuai visi misi, bahkan ada yang belum masuk visi misi tapi sudah terakomodir di RPJMD,” jelasnya.

Diakuinya, memang ada beberapa saran dan masukan hasil rapat panitia khusuh (Pansus) yang tidak boleh dikesampingkan oleh Sugiri Sancoko.

“Semoga dalam waktu dua hari ini administrasi penyusunan Ranwal RPJMD 2021 – 2026 bisa selesai dan segera dikirimkan ke Gubernur. Dan setelah ini masih akan diuji publik pada Musrenbang RPJMD. Jadi ini masih awal,” pungkas Sunarto. (nto/lna/adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *