Skandal BLBI, Akrobat Politik Legenda Korupsi

Oleh: Awan Abdullah

Rasanya kita terkaget-kaget mencermati perkembangan panggung penegakan hukum di Indonesia. Kita terkaget ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba-tiba mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kasus megakorupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyeret nama konglomerat, Sjamsul Nursalim.

KPK berdalih, SP3 yang diterbitkannya, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. Apalagi, salah seorang terdakwanya, Syafruddin Temenggung, telah dinyatakan bebas di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Ya, ia telah dijatuhi hukuman 15 tahun di pengadilan tingkat banding, namun, MA melepasnya di tingkat Kasasi.

Penerbitan SP3 atas perkara Sjamsul Nursalim, dijelaskan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, sesuai dengan Pasal 40 UU KPK. Penghentian kasus korupsi diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

BACA JUGA: SP3 Menjadi Akhir Jerat KPK ke Sjamsul Nursalim

Pasal 40 UU a quo menyatakan, “KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.”

Memang, kasus BLBI merupakan kasus korupsi yang cukup lama. Kasus yang seolah terkatung-katung dan tak juga tuntas. Yang menarik, Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Samsul Nursalim (ISN) telah pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi BLBI pada 2019. Penetapan status tersangka ketika itu, merupakan pengembangan usai menjerat mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Perkara ini bermula pada 1997, saat Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul menerima kucuran BLBI dengan dana sebesar Rp37 triliun. BLBI merupakan skema bantuan atau pinjaman dari Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas saat krisis moneter di penghujung era Orde Baru.

Pada 1998, BPPN dan Sjamsul melakukan penandatanganan atas penyelesaian pengambilalihan BDNI melalui Master Settlement Acquisition Agreement atau MSAA. Dalam perjanjian disebutkan, bahwa BPPN mengambil alih pengelolaan BDNI dan Sjamsul sebagai pemegang saham pengendali sepenuhnya bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban, baik secara tunai atau berupa penyerahan aset.

Jumlah kewajiban Sjamsul saat itu sebesar lebih dari Rp47 triliun, kemudian dikurangi dengan aset sejumlah Rp18 triliun, termasuk di antaranya pinjaman kepada petambak sebesar Rp4,8 triliun.

Aset Rp4,8 triliun itu direpresentasikan Sjamsul seolah-olah sebagai piutang lancar dan tidak bermasalah. Namun, setelah dilakukan Financial Due Dilligence dan Legal Due Dilligence, disimpulkan aset tersebut tergolong macet, sehingga dipandang terjadi misrepresentasi.

Namun begitu, pada tahun 2004, Kepala BPPN saat itu Syafruddin justru menerbitkan Surat Keterangan Lunas atau SKL kepada Sjamsul. Hal ini kemudian berdampak pada hak tagih atas utang petambak menjadi hilang atau terhapus.

Hampir 10 tahun berselang, dugaan rasuah BLBI ini mulai terendus KPK. Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang mengaku, pihaknya mulai menyelidiki kasus ini sejak 2013. Proses penyelidikan memakan waktu hingga empat tahun. KPK baru menetapkan satu tersangka, Syafruddin pada Maret 2017.

Kemudian, berangkat dari proses penyidikan Syafruddin, KPK akhirnya menetapkan Sjamsul dan istrinya, Itjih sebagai tersangka pada 2019 meski keduanya tak pernah memenuhi panggilan KPK. Dalam prosesnya, KPK telah memanggil Sjamsul dan Itjih sebanyak tiga kali, yakni pada Oktober 2018 selama dua kali, dan Desember 2018 satu kali. Namun panggilan itu tak pernah digubris. Begitulah, perjalanan kasus penuh liku disertai sikap tak akomodatif dari si tersangka.

Kekayaan Sjamsul Nursalim Rp11 Triliun

Dalam kasus BLBI, Sjamsul Nursalim adalah pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonsia (BDNI), salah satu obligor BLBI. Bersama beberapa pemilik bank saat itu, dia dianggap bersekongkol dengan pejabat Bank Indonesia (BI) merugikan negara sebesar Rp 4,58 triliun.

Menurut data Forbes, kekayaan Sjamsul Nursalim pada 2020 mencapai sebesar 755 juta dollar AS atau sekitar Rp11,25 triliun (kurs Rp 14.523). Selain kaya raya dengan kepemilikan harta di Singapura, ia juga diketahui memiliki saham di beberapa perusahaan besar di Indonesia. Kekayaan terbesarnya dikontribusi dari bisnis ritel, properti, dan batu bara.

Forbes juga menyebutkan, Sjamsul Nursalim mengendalikan saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. Kepemilikan perusahaan ritel itu masih terafiliasi dengan keluarga Sjamsul Nursalim. PT Mitra Adiperkasa Tbk merupakan perusahaan ritel yang memegang hak penjualan beberapa merek ternama seperti Zara, Topshop, Steve Lacoste, dan sebagainya.

Merek-merek lain yang dikelola Mitra Adiperkasa di Indonesia adalah Reebok, Adidas, Sports Station, Speedo, Converse, Skechers, Mizuno, hingga Diadora. Di Tanah Air, Mitra Adiperkasa juga merupakan pemilik dari jaringan Sogo, Seibu, Stabucks, Burger King, Domino Pizza, Genki Sushi, dan Krispy Kreme.

BACA JUGA: SP3 Kasus BLBI Ternyata Bukan April Mop, MAKI Akan Gugat KPK

Forbes mencatat, kekayaan lain Sjamsul Nursalim di Indonesia adalah PT Gajah Tunggal yang merupakan produsen ban besar yang menguasai 30 persen pasar ban di Afrika, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Sementara di Singapura, kekayaan Sjamsul Nursalim tercatat ditempatkan di perusahaan properti, Tuan Sing Holdings. Perusahaan diketahui merupakan raksasa properti yang memiliki dan mengembangkan berbagai proyek di Negeri Singa.

Wajah Buram Hasil Revisi UU KPK

Penghentian pengusutan dugaan korupsi BLBI menjadi bukti tumpulnya penegakan hukum akibat revisi Undang-Undang KPK. Presiden Joko Widodo turut bertanggung jawab atas buah dari kebijakan pemerintahannya, meloloskan revisi UU KPK.

Bila kemudian Busyro Muqoddas turut mengucapkan “Selamat dan Sukses besar”, agaknya ucapan sarkastis yang tak berlebihan. Pemerintahan yang mengusulkan revisi UU KPK, disetujui DPR dan parpol-parpol yang bersangkutan di lembaga wakil rakyat. Keputusan itu adalah penerapan kewenangan KPK Wajah Baru.

Dengan keputusan itu, bukti nyata tumpul dan tandusnya rasa keadilan rakyat yang dirobek-robek atas nama Undang-undang KPK hasil revisi usulan presiden. Padahal, skandal mega korupsi BLBI sebelumnya sudah diurai oleh KPK era lama. Tapi kini semua proses penegakan hukum itu terpaksa harus kandas.

Betapa skandal mega-kasus perampokan BLBI yang pelik berliku licin, dan panas — secara politik penuh intrik — telah mulai diurai oleh KPK rezim UU KPK lama, begitu diluluhlantakkan dan punah total dampak langsung dominasi oligarki politik melalui UU.

Jika memang masih ada kejujuran dalam mengelola bangsa ini, kemungkinan penerbitan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) dari Presiden Jokowi dan putusan Mahkamah Konstitusi atas sejumlah permohonan uji materi revisi UU KPK berhenti. Di titik inilah kita cukup melihat betapa legitimasi politik dan moral presiden dan hakim-hakim MK.

Skandal Korupsi BLBI adalah Legenda Penegakan Hukum yang berakhir tragis. Tragis karena jauh dari ikhtiar hukum berkeadilan. Skandal korupsi yang benar-benar menjadi legenda dalam sejarah penegakan hukum di negara kita. Keputusan menetapkan kasus BLBI dengan SP3 adalah kali pertama dikeluarkan KPK. Sejak KPK berdiri pada 29 Desember 2003 (dus 18 tahun lalu).

Yang bikin prihatin, setelah SP3 skandal BLBI, KPK akan menerbitkannya bagi sejumlah kasus lama yang lain dengan sejumlah alasan: beberapa yang tersangkanya tak bisa lagi mengikuti pemeriksaan, bersangkutan sakit parah dan atau sakit permanen. Tentu, KPK sedang menunggu mendapatkan second opinion dari dokter yang menyatakan bahwa tersangka itu memungkinkan lagi untuk dilanjutkan proses penyidikannya.

Akhirnya, kita sedang menyaksikan akrobat politik dalam penegakan hukum. Kondisi saat ini, bukan saja mengingkari jiwa keadilan sosial melainkan juga menjadi tanda kian redupnya adab penagakan hukum, politik legislasi hingga nilai Pancasila. (*)

*) Penulis adalah salah satu pengisi tetap Selamat Pagi Nusaku, rubrik khusus berisi tulisan Dewan Redaksi Nusadaily.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *