Kini Mudik Lokal Aglomerasi Dilarang

IMPERIUMDAILY.COM – JAKARTA – Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan menegaskan, bahwa seluruh narasi mudik mengikuti pemerintah pusat, yakni melarang segala jenis mudik baik jarak jauh maupun mudik lokal di kabupaten/kota di wilayah aglomerasi  selama  periode peniadaan mudik 6-17 Mei 2021.

BACA JUGA : Apindo Sulteng Sepakat Kebijakan Pemerintah Melarang Mudik Cegah COVID-19 – Nusadaily.com

Namun demikian, pemerintah memastikan sektor esensial di kabupaten/kota wilayah aglomerasi tetap dapat beroperasi selama masa larangan mudik tersebut.

Terkait cara pengawasan implementasi kebijakan itu, Adita menerangkan esensi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro diharapkan bisa dipakai sepenuhnya pada larangan mudik aglomerasi. Artinya, pengawasan dilakukan mulai dari pemerintah daerah hingga level terkecil yakni perangkat di tingkat RT/RW.

“[Pengawasan] dikembalikan kepada skrining dari masyarakat sendiri dan pemerintah daerah sampai level RT dan RW, yang dalam skema PPKM Mikro adalah unit terkecil dalam melakukan pengawasan kepada penduduk di daerahnya,” terang Adita melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/5) malam.

BACA JUGA : Soal Larangan Mudik, Pakar Sebut Kebijakan yang Tepat – Noktahmerah.com

Pemerintah sendiri memutuskan untuk memperpanjang PPKM Berskala Mikro hingga 17 Mei 2021. Penerapan PPKM kali ini diperluas ke lima provinsi, sehingga kini total 30 provinsi yang ikut menerapkan PPKM Mikro di Indonesia.

Lebih lanjut, Adita sekaligus memastikan bahwa sedari awal kehadiran Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 bukan untuk mengakomodir aktivitas mudik lokal. Ia menegaskan, delapan wilayah aglomerasi di Permenhub yang dapat melakukan perjalanan selama larangan mudik, hanya berlaku untuk perjalanan normal dan esensial.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pun sebelumya menyebut perizinan operasi sektor esensial ditujukan agar bidang sosial dan ekonomi di wilayah aglomerasi tetap hidup meski di tengah pandemi virus corona.

BACA JUGA : Azis Syamsuddin Dukung Kebijakan Presiden Terkait Larangan Mudik – Beritaloka.com

“Mudik di manapun berada dilarang, di aglomerasi itu maksudnya dikecualikan adalah tidak ada pelarangan pergerakan transportasi,” pungkas Adita.

Perjalanan Pada Masa Larangan Mudik

Dalam Pasal 3 ayat (4) Permenhub Nomor 13 Tahun 2021 tercatat delapan wilayah aglomerasi yang boleh melakukan perjalanan pada masa larangan mudik. Pertama, daerah yang warganya diperbolehkan melakukan perjalanan antardaerah penyangga atau mudik lokal yakni Medan Raya yang meliputi Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo.

Kemudian Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), lalu Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Begitu juga Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, Purwodadi alias Semarang Raya.

Lalu Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul yang tergabung dalam Yogyakarta Raya. Dilanjutkan Solo Raya yang meliputi Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen.

Ada pula Surabaya, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo yang disebut Surabaya Raya. Dan terakhir, Makassar Raya yang meliputi Makassar, Takalar, Maros, Sungguminasa.(han)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *