Pendidikan Kaum Latah

Oleh: Dr. Wadji, M.Pd.

Pelantikan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) telah menjawab spekulasi yang berkembang selama ini. Pelantikan yang dilakukan empat hari menjelang Hari Pendidikan Nasional itu. Barangkali adalah hadiah Presiden Joko Widodo untuk dunia pendidikan. Terlepas dari segala macam kontroversi tentang Mas Menteri.

Sebelum resuffle kabinet, banyak kalangan yang merasa gelisah. Apakah jika ternyata Nadiem Makarim diganti. Kemudian program Merdeka Belajar ini akan dilanjutkan atau tidak oleh penggantinya. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk program tersebut beserta segala macam turunannya tidaklah kecil.

Stigma yang telah melekat di masyarakat kita adalah tiap ganti menteri akan ganti kebijakan. Utamanya adalah menteri pendidikan: tiap ganti menteri akan ganti kurikulum. Program besar yang telah dicanangkan oleh pejabat lama biasanya akan diobrak-abrik oleh pejabat baru.

Bagi mereka yang sedari awal mengritisi dan bahkan menolak kehadiran Nadiem di kabinet Jokowi setidaknya terbelah menjadi tiga. Satu golongan tetap menghendaki Nadiem diganti. Ada golongan yang cenderung memilih diam. Sementara satu lainnya belok arah, menjadi pendukung setia.

Baca Juga: Internalisasi Nilai-nilai Patrap Triloka Ki Hajar Dewantara

Selamanya dalam perjalanan bangsa ini, pendidikan kita tak bisa lepas dari proses politik. Kita memang tak bisa mengingkari bahwa seluruh kebijakan memang merupakan produk politik. Namun yang sangat disayangkan pendidikan kita telah terseret jauh pada kepentingan kelompok.

Publik tentunya masih ingat bagaimana hiruk pikuk ketika Mas Menteri mencanangkan Program Organisasi Penggerak (POP). Saat itu saya menulis di salah satu media masa bahwa POP membuat Nadiem menjadi kian top.

Nadiem sebagai menteri yang tidak diusung oleh partai politik, dan juga tidak direkom oleh organisasi besar menjadi bulan-bulanan banyak pihak.

Baca Juga: Nadiem: Hardiknas Momentum Hidupkan Kembali Pemikiran Ki Hajar Dewantara

Bagaimana kelompok-kelompok besar itu dengan pongahnya berusaha mendekte dan menekan menteri. Yang memang Mas Menteri bukan berasal dari kelompok besar itu.

Yang muncul ke permukaan justru bukan perdebatan perkara idealiame memajukan pendidikan, namun lebih pada perebutan proyek pendidikan. Publik justru disuguhi betapa yang besar, yang merasa paling berjasa atas negeri ini harus menerima jatah yang paling besar pula. Dikotomi besar-kecil, lama-baru, berjasa-tidak berjasa, muncul menjadi santapan publik.

Dari waktu ke waktu, dan dari kabinet ke kabinet, Indonesia masih mencari formulasi yang tepat bagi pendidikan Indonesia. Pergumulan ide memajukan pendidikan terkendala oleh sistem feodalisme yang masih terus berkembang di masyarakat kita.

Fedodalisme sengaja dibikin oleh penguasa. Penguasa dalam konteks ini tak selamanya dapat dibaca sebagai pemerintah. Di alam demokrasi seperti saat ini. Peran pemerintah akan makin mengecil. Dibandingkan dengan sistem pemerintahan otoriter yang dulu pernah kita jalani bersama-sama.

Baca Juga: Link and Match antara Pendidikan Tinggi dengan Mitra melalui Program KSKI – MBKM

Saat ini kebijakan pemerintah bisa selalu dipelototi dari segala arah. Sekali pun motif di belakangnya tak selalu tulus bagi kemajuan negara.

Organisasi besar bisa menjadi penguasa baru, yang bisa sewaktu-waktu melakukan tekanan terhadap pemerintah. Keberanian Joko Widodo mengangkat menteri yang tidak memiliki latar ormas besar dan dukungan partai politik itu patut diacungi jempol.

Artinya, presiden sepenuhnya menggunakan hak prerogratifnya dan telah pasang badan terhadap segala macam resiko yang dihadapinya. Sebab penentangnya tidak hanya berasal dari luar unsur pemerintahan saja, namun ada partai pengusung yang juga berteriak lantang menolak Nadiem.

Dulu, di zaman pemerintahan yang otoriter, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh individu-individu tanpa dukungan penguasa, maka akan kandas di tengah jalan. Bahkan acapkali pelakunya mendapatkan pengucilan. Inovasi-inovasi itu dianggap sebagai pemikiran yang nyeleneh, ide gila, menentang pakem, dan sebagainya.

Perjuangan panjang menjadikan pendidikan yang kita yang bebas barangkali saat ini menemukan momentumnya. Program Merdeka Belajar yang dicandangkan oleh Nadiem barangkali adalah batu loncatan bagi terlepasnya peserta didik dari pemenjaraan. Yang selama ini kelas dianggap segala-galanya untuk meraih predikat apa pun yang diinginkan.

Jika kemudian program ini dalam implementasinya berada di tangan orang-orang yang minim penghayatan, lantaran latar belakang yang dimilikinya sebenarnya adalah warisan status-quo dan pendukung pemikiran mainstream yang telah puluhan tahun dibentuk dalam ruang yang sama sekali tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk menghirup kebebasan berpikir, maka tinggal menunggu saatnya bahwa program ini akan sekadar menjadi proyek, dan miskin akan nilai-nilai perubahan yang diprogramkan.

Indonesia memang tidak kekurangan dengan sumberdaya yang memiliki pemikiran yang progresif-revolusioner. Namun dikarenakan mereka hidup di tengah-tengah  masyarakat yang feodal, maka segala inovasinya akan mangkrak di tengah jalan.

Lebih-lebih di dalam masyarakat kita, masih banyak orang yang alergi dengan suara yang berbeda dengan suara mainstream. Pemikiran-pemikiran yang anti mainstream kerapkali berhadapan dengan perlakuan diskriminatif.

Dalam pidato pertanggungjawabannya sebagai Rektor SMA Kolese de Brito tahun 1976, Romo Oei mengatakan, “Karunia manusia yang paling asasi dan luhur adalah kebebasannya yang harus diprioritaskan dalam proses membentuk kepribadian.”

Pidato yang revolusioner ini menjawab kontroversi masyarakat tentang sekolah yang dipimpinnya. Selama Orde Baru berkuasa, sekolah ini mendapatkan tekanan serius dari pemerintah, dan juga mendapatkan penolakan dari masyarakat yang tak siap dengan perubahan dan kebebasan.

Pastor Yesuit yang bernama lengkap J. Oei Tik Djoen, S.J. ini menyatakan bahwa tugas pendidik adalah membantu memberikan pengarahan kepada anak didik supaya dapat memilih jalan hidup serta perbuatan sendiri, tanpa sebelum atau sesudahnya menutup rapat-rapat kemungkinan pemilihan lain.

Kemauan dan kemampuan untuk menentukan pilihan pribadi bagi tindak-tanduknya dan jalan hidupnya sendiri dengan tanggung jawab pribadi, tidak lain dan tidak bukan adalah kebebasannya.

Spirit pidato 45 tahun yang lalu itu, saat ini telah menemukan wadah formalnya dalam wujud program Merdeka Belajar. Jika dulu konsep tersebut dianggap sebagai ide gila, maka saat ini merupakan barang dagangan yang lalu keras di mana-mana.

Para oportunis pun berlomba-lomba turut serta menjadi agen setianya. Banyak orang, banyak kelompok akhirnya berkamuflase, yang tujuan di baliknya jauh dari idealisme, namun hanya sekadar memenuhi hasrat kepatuhan terhadap belenggu feodalisme.

Tidak hanya di tanah air, namun di mana-mana di belahan dunia ini pernah terjadi. Pemikiran berbeda tidak diselesaikan dengan perdebatan pemikiran juga, namun yang terjadi adalah persekusi terhadap pemikirnya. Mereka yang tunduk terhadap tekanan, untuk sementara akan selamat, namun bagi penentang ada tempat yang telah disediakan.

Sebagaimana telah banyak dibahas, bahwa konsep merdeka belajar pada mulanya adalah buah pemikiran seorang tokoh pendidikan Brasil, Paulo Friere (1921-1997).

Paulo Friere, mengalami pemenjaraan atas ide-idenya yang progresif di dunia pendidikan, karena dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintah.

Menurut Richard Shaull dalam pengantar salah satu karya Freire. Metodologi Freire telah digunakan secara luas oleh kalangan Gereja Katolik dan yang lainnya dalam kampanye melek huruf di seluruh pelosok Brasil.

Rasanya Presiden tidak salah memertahankan Nadiem sebagai menteri yang mengurusi masa depan anak bangsa ini. Orang-orang progresif seperti dia perlu makin banyak di pemerintahan kita.

Jika program ini tidak sekadar ikon, dan dilaksanakan oleh orang yang tepat dan menghayati semangat perubahan, maka berpikir bebas seperti yang kita dambakan, akan segera terwujud di depan mata kita.

Semoga kita tidak hanya sekadar latah terhadap tren, dan terbius dengan ikon-ikon, slogan-slogan, namun sama sekali tidak pernah menghayatinya. Selamat berjuang untuk Mas Menteri. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2021.

*Penulis adalah dosen Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, dan pengurus DPP Cebastra.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *