Covid-19 Meningkat, Pemkot Malang Keluarkan SE Baru

IMPERIUMDAILY.COM – MALANG – Belakangan ini, kasus penyebaran covid-19 di Kota Malang terus meningkat. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang membuat aturan baru untuk membatasi pergerakan masyarakat.

Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Ketentuan tersebut diberlakukan untuk masyarakat umum, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan lingkup perkantoran.

Wali Kota Malang, Sutiaji menjelaskan, aturan tersebut dikeluarkan sesuai instruksi pusat, Kemandagri, mengenai pemberlakukan kembali PPKM Mikro.

“Tujuannya untuk mengendalikan kasus covid-19. Kami pengetatan di PPKM Mikro itu,” terang dia, Jumat (25/6/2021).

Dalam surat edaran tersebut, mengatur beberapa kegiatan masyarakat. Seperti usaha, kegiatan ibadah, sosial, hingga kerja.

“Kegiatan kerja dibagi dengan 50 persen WFH dan 50 persen WFO,” papar dia.

Sedangkan, untuk kegiatan belajar mengajar, masih dilakukan luring dan daring. Untuk tempat usaha, seperti mall dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 21.00 saja. Sementara, kapasitas di tempat makan/restauran dibatasi 50 persen saja.

“Sementara, aturan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota, wajib menunjukan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan lurah dengan tanda tangan basah/elektronik. Serta, harus menyertakan identitas diri calon pelaku perjalanan,” papar dia.

Sementara, perangkat wilayah, yakni Lurah melalui posko kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5×24 jam. Biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pada kesempatan tersebut, Sutiiaji menegaskan Kota Malang tidak akan menggunakan instruksi pusat terkait anjuran menerapkan jam malam.

“Untuk jam malam kami tidak (lakukan). Memang ada permintaan pusat, tapi saya kemarin sudah sempat kontak dengan dirjen (salah satu dirjen di Kementrian Dalam Negeri) bahwa itu bisa diserahkan ke masing-masing daerah (penerapan kebijakan jam malam),” jelas Sutiaji.

Sebab, penerapan jam malam dikhawatirkan bakal mempengaruhi berbagai aspek terutama perekonomian masyarakat Kota Malang. Jika waktu usaha dipersingkat, jam kerja dari pegawai akan berkurang pula. Otomatis, bayaran pegawai yang berkurang jam kerjanya akan pula berkurang.

“Makanya, kami lebih memilih mengetatkan aturan di PPKM Mikro ini. Nanti akan ada juga operasi gabungan hingga swab antigen acak jika diperlukan. Percepatan vaksinasi juga kita tingkatkan,” pungkas Sutiaji. (nda/kal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *