Rabu, Oktober 27, 2021

Kapolda Jatim: Terpapar Covid, Ogah Isolasi Mandiri, Penjara Menanti

Berita Khusus

Berita Lain

NUSADAILY.COM – SURABAYA – Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran, mengingatkan ke masyarakat bahwa jika ada positif Covid-19 tidak mau isolasi diri sehingga menularkan ke orang lain, akan diancam penjara 1 tahun.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

“Ada hukuman penjara 1 tahun bagi yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan tidak melakukan isolasi hingga menyebabkan penyebaran virus,” tukasnya, saat mengumpulkan Bupati/Walikota se Jatim, di Batu, Malang, Jumat (11/9/2020).

Yang perlu diantisipasi adalah klaster baru pilkada, keluarga dan perkantoran sesuai warning dari Presiden RI Jokowi.

BACA JUGA: Gubernur Khofifah Warning Munculnya 3 Klaster Baru Covid-19

Kapolda menjelaskan memang dalam masa tahapan Pilkada serentak sudah ada aturan tentang protokol kesehatan di masing-masing KPU dan Bawaslu.

“Kan sudah ada peraturan KPU, Bawaslu, tentunya itu menjadi ranahnya mereka,” ujarnya.

Dalam penularan dan penyebaran Covid-19 ini, Kapolda menegaskan, bisa dilakukan penerapan undang-undang penanggulangan penyakit menular.

“Ada dua pasal, orang-orang yang tahu bahwa dia konfirmasi positif, tapi dia masih melakukan kegiatan dan menyebabkan terjadinya penularan dapat dipidana ancamannya satu tahun,” tegasnya.

Kapolda menambahkan, sedangkan bagi mereka yang tidak tahu terpapar Covid-19 atau karena lalainya, maka bisa diancam dengan hukuman pidana 6 bulan.

BACA JUGA: Rakor Bersama Forkopimda Jatim, Khofifah Minta Daerah Percepat Realisasi Anggaran

Namun, undang undang yang memberikan ancaman hukuman itu bukan terkait dengan Pilkada saja, akan tetapi berlaku untuk umum.

Kapolda juga menyebutkan bahwa sudah dilakukan deklarasi kaitannya dengan tahapan Pilkada.

“Kita selalu koordinasi dengan penyelenggara dan peserta agar patuh dan taat pada protokol kesehatan,” tandasnya.

Kekuatan Guyub Rukun

Dia menambahkan, kekuatan Jawa Timur ada di guyub dan rukun. Sehingga segala aspek dan agenda ke depan seperti pilkada lebih antisipatif menghadapi Covid-19.

Sebelumnya, Presiden menyampaikan kekawatiran kalau tidak dikendalikan dengan baik maka akan ada klaster baru pilkada, perkantoran, dan keluarga. Harus ada upaya revitalisasi dari seluruh proses yang selama ini dilakukan.

Untuk itu, seluruh kepala daerah bupati, walikota, dandim, kapolres, dan danrem harus sinergi kuat mengendalikan Covid-19 dan roda ekonomi bergerak bersama.

“Makanya bupati walikota realisasi anggaran tolong dicek semuanya. Beberapa daerah lain realisasinya relatif rendah, ini pun sudah pernah kita lakukan pertemuan sama formatnya seperti ini. Jika pernah waktu itu menyampaikan kabupaten kota realisasi anggaran nya sekian sekian,” tandasnya.(ima/lna)

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img

Berita Terbaru