Rabu, Oktober 27, 2021

Aneh! 2 Tahun Kekerasan Terhadap Wartawan saat Liputan Tak Terkuak

Berita Khusus

Berita Lain

IMPERIUMDAILY.COM – JAKARTA – LBH Pers Jakarta mencatat setidaknya ada empat kasus yang dilaporkan pihaknya ke kepolisian terkait kasus kekerasanterhadap wartawan selama meliput aksi unjuk rasa.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

BACA JUGA: Sejak Awal Januari, DP3A Situbondo Catat 22 Kasus Kekerasan Anak

Padahal, 4 Oktober 2021 nanti kasus yang berlarut tersebut akan berumur dua tahun.

“Dari beberapa kasus yang kami tangani, memang belum ada sama sekali ke tingkat penyidikan (oleh kepolisian). Sejauh ini masih penyelidikan,” kata pengacara publik LBH Pers, Mustafa dalam konferensi pers secara daring, Minggu (26/9).

Pelaku ataupun pihak-pihak yang melakukan kekerasan tersebut hingga saat ini masih buram dan tidak diproses hukum.

Mustafa merinci empat kasus kekerasan terhadap jurnalis selama peliputan aksi Reformasi Dikorupsi pada 2019 silam itu.

Pertama, dialami oleh jurnalis Tirto.id. Kala itu, korban sedang berada di depan RS Angkatan Laut atau di bagian seberang Gedung DPR.

Massa aksi kala itu sedang didorong mundur dan terpusat di sekitar RS itu. Haris kemudian mencoba mengambil gambar gesekan yang terjadi antara aparat TNI-Polri di sekitar kawasan itu.

“Aktivitas mengambil gambar ini kemudian memicu beberapa oknum aparat yang menyaksikan apa yang dilakukan Haris kemudian mendekati, mendatangi kemudian memiting korban. Setelah dipiting, korban dibawa ke gedung DPR,” jelas Mustafa.

Setelah dibawa, korban kemudian diduga mengalami tindak intimidasi dari aparat di lokasi.

Ia hampir dimasukkan ke mobil polisi yang turut membawa demonstran lain. Namun demikian, ia tak jadi dibawa menggunakan mobil karena ada jurnalis lain yang mendesak kepolisian mengurungkan upaya itu.

Polisi kemudian menggeledah barang bawaan korban. Di dalam tas, aparat menemukan selongsong bekas gas air mata milik polisi. Haris hendak melakukan penelitian terhadap selongsong itu untuk kepentingan peliputan.

“Untuk diuji apakah benar produknya itu tidak kedaluwarsa atau serinya untuk kepentingan peliputan. Kemudian ternyata penemuan gas air mata itu dijadikan alasan untuk mengamankan korban karena dianggap provokasi atau mengganggu,” ucap dia.

Selain itu, peristiwa serupa juga menimpa seorang jurnalis perempuan dari Narasi TV. Ia sedang hendak mengambil gambar di lokasi, namun tiba-tiba didatangi oleh aparat berseragam lengkap dengan tameng di tangannya.

Aparat itu kemudian mengambil HP korban dan membantingnya hingga rusak. Bukan hanya itu, korban juga dipersekusi dan didorong-dorong hingga nyaris tersungkur ke tanah.

“Kasus ini juga kami laporkan, namun sayangnya saat kami melaporkan ke SPKT Polda tanggal 4 Oktober, terjadi perdebatan dan akhirnya kasus tersebut tidak diterima. Seminggu kemudian kami melaporkan ke Propam dan sampai saat ini juga belum ada perkembangan,” ujar Mustafa.

Kasus ketiga, menimpa jurnalis dari Katadata bernama Tri Kurnia. Kala itu, ia sedang tak berfokus dalam meliput kegiatan unjuk rasa di depan DPR RI. Hanya saja, Tri hendak pulang ke rumah ketika selesai meliput kegiatan pembahasan rapat paripurna DPR.

Malam sekitar pukul 21.00 WIB, Tri mendapati kericuhan di dekat parkiran motor kompleks parlemen. Ia pun mencoba mengambil gambar yang memperlihatkan polisi melakukan kekerasan terhadap peserta aksi.

“Dia mengambil gambar dari arah kepolisian, barisan polisi. Kemudian beberapa orang aparat kemudian berteriak bahwa menuduh Tri sebagai mahasiswa dan provokator,” kata Mustafa.

“Teriakan itu diikuti beberapa orang mengerumuni, kemudian Tri dipiting dan beberapa lainnya melepaskan bogem ke arah wajah,” tambahnya.

Kasus terakhir dari kekerasan terhadap pewarta saat aksi Reformasi Dikorupsi pada 2019 yang ditangani LBH Pers adalah menimpa seorang jurnalis Kompas.com bernama Ajeng. Dia mengambil video yang memperlihatkan tindakan represif aparat terhadap peserta aksi di area JCC.

Namun, salah seorang aparat mendatangi Ajeng dan menghalang-halangi pengambilan gambar itu.

“Dalam video yang direkam oleh korban, itu sangat terlihat ya pelaku. Wajah bahkan nama dari pelaku juga terlihat, namun sayang kasus ini juga belum ada titik temu. Bahkan statusnya sampai saat ini setahu kami masih penyelidikan,” ucapnya.

Mustafa mengatakan, keseluruhan kasus yang diadvokasi oleh LBH menunjukkan bahwa perilaku aparat yang cenderung represif tak hanya kepada peserta aksi, namun juga pewarta yang bertugas.

Kekerasan, kata dia, cenderung terjadi saat proses pengambilan gambar oleh jurnalis yang hendak menyiarkan pengamanan aksi unjuk rasa oleh aparat.

Sebagai informasi, gelombang aksi bertema #ReformasiDikorupsi mencuat ketika DPR dan pemerintah gencar merevisi sejumlah Undang-undang yang dinilai kontroversial di akhir masa jabatan 2014-2019. Aksi berlarut terpusat di sekitaran Kompleks Parlemen terjadi hingga 28 Oktober.

Sejumlah tuntutan digelorakan oleh massa aksi yang terdiri dari beragam elemen, salah satunya mendesak pemerintah menerbitkan Perppu atas UU KPK yang baru.

Dalam aksi itu, dua mahasiswa di Kendari tewas karena diduga tertembak saat mengikuti aksi.

BACA JUGA: Ketua Panja: RUU PKS Akan Mencakup Kekerasan Seksual di Dunia Digital

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus; Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Tubagus Ade Hidayat; Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, ketika klarifikasi tindak lanjut kasus kekerasan terhadap jurnalis pada September 2019 lalu, mereka tidak merespons.(jib)

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img

Berita Terbaru