Kamis, Oktober 28, 2021

Terkait Pemecatan Sepihak, Keterangan Plt Kasek SMPN 4 Bilah Hilir Dibantah Para Guru

Berita Khusus

Berita Lain

NUSADAILIY.COM – LABUHANBATU – Terkait pemberitaan tentang pemecatan tiga guru dan satu pegawai perpustakaan tanpa penjelasan. Pelaksana Tugas Kepala Sekolah (Plt Kasek) SMP Negeri 4 Satu Atap Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara Sri Rahayu membantah semua keterangan guru yang dipecatnya.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Baca Juga: Miris, Plt Kasek SMPN 4 Bilah Hilir Labuhanbatu Pecat 3 Guru dan 1 Pegawai Perpustakaan Tanpa Penjelasan

Sri Rahayu berdalih, pemecatan yang dilakukannya karena para guru itu tidak cocok dengannya dan itu merupakan hak preogatifnya selaku kepala sekolah (Kasek) meskipun masih menjabat sebagai Plt (Pelaksana tugas), menjawab pertanyaan yang dilontarkan awak media, Senin ( 19/07/2021) di ruang kerjanya.

Ia mengaku, kecewa dengan guru-guru tersebut yang mengadukan dirinya ke koordinator wilayah dan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu. Ia tetep menampik pemecatan dikarenakan hal tersebut.

Baca Juga: Tak Ingin Tampil Seronok, Happy Asmara: Saya Ingin Jadi Guru

Tersinggung Chat di WAG

Menurut Sri Rahayu, alasan ia memecat para guru itu, salah satunya dikarenakan adanya postingan di WhatsApp Group (WAG) para guru yang terkesan melecehkan dirinya.

Dalam postingan itu yang ia tunjukkan kepada awak media ini. Ada foto seorang guru yang memegang uang pecahan Rp50.000 dan mengatakan akan memberikan pinjaman untuk gaji guru.

“Apa pantas seperti itu Pak? Itu kan menghina saya,” kata Sri Rahayu.

Ditanya apa ada kemungkinan karena kekesalan para guru karena telat gajian? Sri Rahayu langsung membantah bahwa para guru itu telat menerima gaji.

“Gaji tidak pernah telat Pak. Tetapi APBD belum cair. Gaji guru ada dari dana BOS dan ada dari APBD. Kalau gaji guru dari dana BOS sudah saya berikan. ASN, saya gaji awal bulan, kalau honorer saya berikan akhir bulan,” aku Sri Rahayu sambal menjelaskan bahwa gaji guru dari dana BOS sebesar Rp25.000 perlesnya.

Untuk besaran APBD yang diterima, Sri Rahayu tidak mau menyebutkan secara rinci. Ia hanya mengatakan dana yang diterima dari APBD Rp 40.000 per jam mata pelajaran.

“Itulah kami bagi ke guru-guru yang terima honor dari APBD. Tetapi di sana sini kan ada administrasi, ya kita potonglah dari situ bang,” ucapnya tanpa mau menjelaskan administrasi apa yang ia maksud.

Baca Juga: KPK Selidiki Kasus Dugaan Pemerasan 63 Kasek SMP oleh Oknum Jaksa

Diminta Pertimbangan Pemecatan

Saat diminta kembali mempertimbangkan pemecatan itu, mengingat mereka sudah bertugas tujuh tahun sebagaimana pengakuan dari Rita Katarina Purba pegawai perpustakaan.

Sri Rahayu mejawab keempat orang tersebut masih baru bertugas di sekolah itu. Selain itu juga bidang studi yang mereka ajarkan bukan pelajaran inti.

Alasan lainnya yang ia utarakan melakukan pemecatan terhadap Rita Katarina Purba selaku pegawai perpustakaan. Dikarenakan yang bersangkutan tidak memadai hanya tamatan D3 (AM.d).

“Kalau tidak sesuai dengan SK Dinas gimana kita mau melakukan penggajiannya Pak,” kilah Sri Rahayu.

Baca Juga: 64 Kasek SMPN di Indragiri Hulu Mundur, Trauma Diperiksa Kejari Soal Duit BOS

Ada Setoran Persiswa Dari Dana BOS

Disinggung soal penggajian dari dana BOS. Sri Rahayu mengaku Dana BOS tidak mencukupi untuk pembayaran gaji guru honorer. Karena itu gaji guru dibantu dari APBD.

Menurutnya, dana BOS itu untuk kepentingan sekolah terlebih dahulu, baru sisanya untuk gaji guru.

“50 persen untuk gaji guru honorer itu kan kalau mencukupi. Kalau gak mencukupi ya gak juga harus segitu bang,” cetusnya.

Soal kendala yang membuat Dana BOS tidak cukup untuk menggaji guru honorer. Ia mengaku digunakan untuk membeli buku, biaya ATK sekolah dan biaya sarana prasarana.

Mirisnya, dikesempatan itu Sri Rahayu mengaku adanya biaya setoran yang diambil dari tiap siswa dari dana BOS.

Saat dicecar oleh awak media ini kepada siapa disetorkan? Apakah ke Dinas Pendidikan? Sri Rahayu pun berkilah dan tak mau menyebutkan kemana dana itu atau kepada siapa disetorkannya.

Dana BOS Dialihkan Selama Pandemi

Dikatakan kepada awak media, pada saat pandemi tidak ada kegiatan ekstra kurikuler di sekolah. Mengapa dana BOS tidak dialihkan untuk penambahan gaji guru. Ia menyebutkan hal itu tidak dibolehkan.

Disoal kembali terkait dana BOS untuk sarana prasarana. Sri Rahayu mengatakan dana itu untuk pembelian sapu, penyemprotan rumput dan lainnya.

Masih terkait Dana BOS, apakah juga kamar mandi sekolah? Ia membenarkan hal itu. Tapi penyataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Kondisi kamar mandi di sekolah tersebut jorok dan pompa air juga tidak tersedia. Sri Rahayu tidak memberi tanggapan apapun. Padahal biaya perawatan sarana prasarana sekolah dianggarakan pertriwulan.

Tanggapan Guru yang Dipecat

Terpisah, salah satu guru disoal tentang pernyataan Plt Kasek SMP Negeri 4 Satu Atap, Kecamatan Bilah Hilir, Sri Rahayu S,Pd memecat bukan karena sakit hati karena dilaporkan ke Dinas dibantah oleh para guru tersebut.

“Karena sakit hati ia bang, makanya kami diberhentikan. Itu ucapannya kepada kami. Bahkan kami disuruh meminta tanggung jawab dari Bu Lister,” terang Evi Listia Ningsih, salah satu guru yang dipecat.

Evi mengaku kecewa atas sikap Plt Kasek yang memberhentikannya dan ketiga rekannya secara sewenang-wenang.

“Saat PPDB saya masuk bang. Walau pun saya saat ini dalam keadaan hamil. Setelah empat hari masuk sekolah dan saya onlinekan semua data siswa baru. Saya pun ijin untuk tidak masuk karena kurang sehat. Tetapi saya dibilang tidak bertugas dan dipecatnya juga,” ungkap Evi Listiani.

Postingan Guru Senior

Disinggung soal postingan di WAG yang mau meminjamkan uang untuk gaji guru, Evi mengatakan yang memosting itu Lister Sitorus S,Pd guru senior di sekolah tersebut.

“Nah itu dia masalahnya bang. Kalau memang ia sakit hati dan merasa terhina adanya postingan itu di WA group guru. Mengapa yang buat postingan gak berani ia memberhentikannya. Kok malah kami yang diberhentikan?,” timpal Nurhayati.

“Karena postingan itulah kami diberhentikan dan disuruh meminta pertanggung jawaban dari Bu Lister soal pemecatan terhadap kami. Kan gak benar seperti itu bang. Itu melaga kami namanya,” timpal Sunario guru lain yang juga dipecat.

Salah satu kesombongan Plt Kasek SMPN 4 itu, sambung Sunario lagi, ia menyebutkan dirinya lebih tinggi derajatnya dari para guru honorer karena dirinya seorang ASN.

“Rendah kalilah derajat kami di matanya bang. Karena kami masih berstatus guru honorer. Padahal ia pun pernah juga jadi guru honorer. Kok rendah kali kami di matanya. ASN atau bukan semua ini hanya soal nasib kan bang,” paparnya.

Lebih mirisnya lagi, tambah Nurhayati, para guru yang mengadu ke Dinas Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu yaitu Lister Sitorus S,Pd, Nur Fatma S,Pd,I, Nurhayati S,Pd,I, Dewi Lestari S,Pd, Sunario S,Iq,S,Pd,I dan Rita Katarina AMd.

“Tetapi hanya kami bertiga yang dipecat. Hingga saat ini kami tidak tahu apa salah kami. Karena pemecatan tanpa ada surat mau pun secara tertulis. Sementara kami semua sudah terdaftar di Dapodik,” ujar Nurhayati.

Lulusan Universitas Swasta Tidak Masuk Sistem

Kesombongan lainnya oleh Plt Kasek SMPN 4 dan menyakitkan, lanjut Nurhayati, alasan si Plt Kasek itu menerima guru baru di sekolah itu adalah sistem pendidikan membutuhkan guru jebolan universitas negeri.

“Katanya, kalau jebolan universitas swasta tidak masuk di dalam sistem. Kami yang jebolan universitas swasta merasa direndahkan bang,” imbuh Nurhayati dibenarkan oleh para guru yang lainnya.

Guru Dikutip Untuk Bayar SK

Sekaitan adanya keterangan dari Plt Kasek yang mengatakan mereka masih baru bertugas di sekolah itu, Rita Katarina dan lainnya membantah keras akan hal itu.

“Saya sudah tujuh tahun bertugas di sekolah itu bang. Sudah tiga kali ganti Kasek. Boleh nanti saya perlihatkan SK saya sama abang,” jawab Rita Katarina.

“Kalau kami sudah enam tahun lebih mau masuk tujuh tahun bang. SK saya tahun 2015,” timpal Nurhayati senada dengan Evi Listiani.

Ironisnya, para guru itu mengaku dimintai uang oleh Plt Kasek SMPN 4 itu untuk pengurusan SK Dinas dan SK Kontrak TP 2020/2021 sebesar Rp205.000 per guru honorer.

“Saya sudah dua kali diminta uang pengurusan SK bang, tetapi sampai saat ini SK saya belum keluar juga,” jelas Rita Katarina.

Plt Kasek Dilaporkan ke Dinas Terkait

Atas perbuatan sang Plt Kasek, para guru itu merasa terzalimi. Mereka juga sudah melaporkan tindakan Plt Kasek itu kepada Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu. Serta ke Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan di Kecamatan Bilah Hilir, Maddaim Ritonga S,Pd.

“Ada sembilan poin yang kami laporkan. Tentang tindakan kepala sekolah secara tertulis ke dinas Bang. Laporan itu diteken oleh 16 orang guru honorer di sekolah itu di atas materai. Bukan hanya kami berempat yang mengada-ada cerita bang. Tetapi begitulah kata kepala sekolah, laporan kami didengar di dinas sana, tetapi tidak akan pernah ditanggapi,” tukas Sunario. (jok/ark)

Laporan Guru

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img

Berita Terbaru