Kamis, Januari 27, 2022

Para ‘Penggede’ Negara Seperti Airlangga-Erick-Anies-Ahok dan Ganjar Dilaporkan ke KPK

Berita Khusus

Berita Lain

IMPERIUMDAILY.COM – JAKARTA – Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK melaporkan para ‘penggede’ negara dan kepala daerah ke KPK terkait dugaan kasus korupsi.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Dalam laporannya, terdapat nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang dilaporkan terkait kasus korupsi.

BACA JUGA : Menko Airlangga: Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Sangat Baik

PNPK yang mengklaim sebagai konsorsium gerakan masyarakat sipil antikorupsi menyambangi KPK, sembari menyebut nama-nama lain seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diklaim terlibat soal sejumlah perkara korupsi.

Sejumlah pejabat yang dilaporkan oleh Adhie Massardi dkk itu beberapa diantaranya telah angkat bicara. Berikut ini simak laporan Adhie Massardi Cs terhadap sejumlah kepala daerah dan menteri, dikutip dari detik.com.

Laporkan Ahok ke KPK

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilaporkan ke KPK. Pelaporan itu disebut berkaitan dugaan tindak pidana korupsi semasa Ahok menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

BACA JUGA : Anies Baswedan Gubernur Terpopuler di Media

Pelaporan itu dilakukan oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK, mereka menyerahkan dokumen hasil penelitian terkait korupsi yang diklaim melibatkan Ahok saat menjabat Wagub dan Gubernur DKI Jakarta.

“Salah satunya pembelian RS Sumber Waras, pembelian tanah sendiri di Cengkareng, kemudian ada CSR, dan reklamasi dan lain-lain. Ini dokumen-dokumen yang kami berikan itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang sudah dimiliki KPK,” ucap Adhie Massardi selaku Presidium PNPK saat ditemui di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022).

Dia mengaku sudah mengadukan perihal itu melalui Unit Pengaduan Masyarakat KPK. Dia turut menunjukkan surat tanda terima pengaduan itu.

Adhie mengklaim perkara-perkara itu sebenarnya sudah ada di KPK. Dia berharap Ketua KPK saat ini Firli Bahuri bisa mengentaskan persoalan itu ke publik.

“Kemudian yang paling gampang sebetulnya kasus korupsinya Ahok. Kasus korupsinya Ahok ini sudah di sini paling gampang, kenapa paling gampang? Karena dari teman-teman di KPK tinggal mengeluarkan dari freezer, kemudian ditaruh di microwave 10 menit, sudah bisa disantap, jadi sudah siap saji. Cuma karena di-freezer-kan di sini oleh komisioner lama, kami berharap KPK pimpinan Pak Firli ini bisa lebih jelas melakukan pemberantasan korupsi,” ucap Adhie.

BACA JUGA : Marissya Icha Polisikan Medina Zein Lagi atas Dugaan Laporan Palsu

Sementara itu, Ahok saat dimintai tanggapan enggan berbicara banyak.

“Ngapain ditanggapin. Nanti dapat pemberitaan mereka. Semua yang dituduhkan sudah pernah diperiksa dan tuntas,” kata Ahok ketika dihubungi detikcom secara terpisah.

Laporkan Ganjar dan Anies

Sejumlah menteri hingga kepala daerah dilaporkan ke KPK. Tersebut nama Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

PNPK juga menyebut nama-nama lain seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diklaim terlibat soal sejumlah perkara korupsi.

“Kemudian ada Erick Tohir terlibat PCR atau tidak, ada Luhut Panjaitan terlibat PCR atau tidak, kemudian ada Airlangga Hartarto terlibat kartu prakerja atau tidak, kemudian ada Anies Baswedan, ada persoalan Formula E atau tidak, dan banyak lagi kandidat lain,” kata Presidium PNPK Adhie Massardi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022).

Adhie mengatakan KPK harus benar-benar menuntaskan dugaan korupsi para pejabat tersebut. Pasalnya, kata Adhie, agar nanti saat menjelang Pemilu tidak terdapat kampanye hitam.

“Agar tahu ini dibersihkan, kalau memang bersalah segera ditangkap, kalau tidak, dinyatakan clear, sehingga ke depan nanti dalam konstentasi elektroral itu tidak ada lagi kampanye hitam masalah ini, ini harus dibuka,” kata Adhie.

Dia mengaku sudah mengadukan perihal itu melalui Unit Pengaduan Masyarakat KPK. Dia turut menunjukkan surat tanda terima pengaduan itu.

“Jadi hari ini kami ke KPK ingin bersama-sama meningkatkan agar tahun 2022 ini menjadi tahun peningkatan pemberantasan korupsi. Kami melaporkan dua kasus besar yang pertama, yang paling aktual itu adalah soal pandemi, pandemi itu korupsinya bukan soal PCR tapi juga vaksin, tapi juga soal APD dan lain-lain. Nah ini di buku yang sudah dibuat oleh saudara Gede Suryana,” ujarnya.

Tak luput, Ganjar Pranowo juga diduga terlibat dalam korupsi e-KTP. Dia mengatakan KPK seharusnya dapat menuntaskan semua dugaan tersebut, agar nama-nama pejabat itu jika maju dalam Pilpres 2024 bersih.

“Nah kami berharap dari kasus-kasus ini, sehingga ada sejumlah nama di dalamnya yang kami laporkan itu, contoh misalnya kandidat-kandidat yang ramai sekarang ini di pilpres pertama soal ganjar pranowo, apakah benar dia terlibat e-KTP atau tidak, kan ini harus dibahas juga,” katanya.

“Kami percaya pada KPK pimpinan Pak Firli ini karena sumber korupsi yang dalam persepsi kami ini ternyata sama dengan apa yang dikenal oleh KPK yaitu soal Presidential Threshold, jadi Presidential Threshold ini sumber dari segala macam korupsi di negeri ini. dan KPK Sekarang mau masuk ke arah itu,” sambungnya.

Lebih lanjut, Adhie bersama rekannya telah menyerahkan bukti berupa buku yang telah terangkum. Dalam kesempatan ini dia juga melaporkan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Dokumen-dokumen temuan kita tuh yang kita serahkan tuh udah jadi buku. Sudah dibukukan, dua-duanya. Baik yang Ahok maupun yang PCR. Jadi hasil penelitian, observasi, dan lengkaplah,” ujarnya.

“Jadi KPK tinggal buka, penulusuran aja. Tapi saya percaya, KPK punya dokumen yang lebih baik dan banyak yang dimiliki, karena kami aparat sipil aja, nggak punya kewenangan, tapi kita bisa kumpulan dokumen-dokumen apalagi KPK kan,” tambahnya.

Redaksi detikcom telah berupaya melakukan konfirmasi pada para pihak yang disebut yaitu Luhut, Airlangga, Erick Thohir, Anies Baswedan, serta Ganjar Pranowo. Sejauh ini Arya Sinulingga selaku Jubir Menteri BUMN, Erick Thohir telah memberikan respons. Berikut tanggapannya.

“Tidak ada keterlibatan apapun dan tidak punya kewenangan untuk urusan harga PCR. Jadi tidak ada persoalan,” kata Arya, saat dihubungi detikcom, Kamis (6/1/2022).

Respon KP

KPK menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret sejumlah nama pesohor mulai dari Luhut Binsar Pandjaitan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hingga Anies Baswedan. KPK berjanji menindaklanjuti laporan itu.

“Terkait laporan tersebut, benar bahwa telah diterima oleh Bagian Persuratan KPK. KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data dan informasi yang disampaikan dalam aduan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (6/1/2022).

Ali mengatakan laporan tersebut nantinya akan dilakukan verifikasi dan ditelaah lebih lanjut. KPK tentunya akan memastikan dugaan korupsi tersebut.

“Dalam proses verifikasi dan telaah ini tim akan memastikan apakah pengaduan tersebut merupakan tindak pidana korupsi dan menjadi ranah kewenangan KPK atau tidak, sebagaimana diatur UU,” katanya.

Lalu, Ali menyebut suatu dugaan korupsi dibutuhkan dua alat bukti yang cukup. Dia juga menyinggung soal pencegahan korupsi sebelum dilakukannya pendekatan penindakan.

“Apabila kedua unsur tersebut terpenuhi maka KPK tentu akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, masyarakat juga penting untuk memahami bahwa tindak lanjut KPK atas suatu aduan tidak selalu menggunakan pendekatan penindakan,” ujarnya.

“Kami bisa menggunakan data dan Informasi dalam pengaduan tersebut untuk melakukan perbaikan sistem dan tata kelola pada instansi terkait melalui pendekatan strategi pencegahan korupsi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ali menyarankan setiap masyarakat yang melapor agar menyerahkan kelengkapan laporan agar segera ditindaklanjuti. Hal itu lantaran banyak laporan yang masih tidak lengkap.

“Dalam menyampaikan Pengaduan, masyarakat penting untuk memperhatikan kelengkapan laporan dan data pendukung yang valid, agar memudahkan tim dalam memproses tindak lanjutnya,” katanya.

“Hal ini mengingat masih banyaknya laporan yang disampaikan berisi data dan Informasi pendukung awal yang tidak lengkap,” tambahnya.

Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP Ganjar Pranowo dilaporkan oleh Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK Adhie Massardi ke KPK. Senior PDIP Hendrawan Supratikno tak ambil pusing kader PDIP dilaporkan ke KPK terkait kasus lama.

“Tidak ada masalah. Pak Adhie Massardi dikenal sebagai pegiat politik yang berintegritas,” kata Hendrawan kepada wartawan, Kamis (6/1/2022).

Ganjar dilaporkan ke KPK oleh Adhie Massardi terkait kasus e-KTP. Menurut Hendrawan, langkah hukum Adhie Massardi tak lepas jelang tahun demokrasi 2024.

“Kita paham, akan banyak kegiatan lapor-melapor atau saling lapor jelang 2024. Ini bagian dinamika kontestasi politik,” ujar Hendrawan.

Seperti diketahui, kasus e-KTP sudah diusut KPK dan disidangkan di pengadilan. Hendrawan menyinggung soal narasi yang diulang-ulang menyangkut Ganjar.

“Banyak narasi akan didaur ulang. Yang bertahan dari terpaan badai adalah mereka yang rekam jejaknya terpuji,” imbuhnya.

Ganjar Pranowo sebelumnya diduga terlibat dalam korupsi e-KTP dan dilaporkan ke KPK. Adhie Massardi mengatakan KPK seharusnya dapat menuntaskan semua dugaan tersebut, agar nama-nama pejabat itu jika maju dalam Pilpres 2024 bersih.

Respons Ganjar Pranow

Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) melaporkan sejumlah menteri hingga kepala daerah ke KPK. Salah satu yang dilaporkan adalah Ganjar Pranowo. Ganjar merespons laporan yang dilakukan Adhie Massardi dan kawan-kawan tersebut.

Ganjar Pranowo dilaporkan atas diduga terlibat dalam korupsi e-KTP. Presidium PNPK, Adhie Massardi, mengatakan KPK seharusnya dapat menuntaskan semua dugaan tersebut, agar nama-nama pejabat itu jika maju dalam Pilpres 2024 bersih.

“Nah kami berharap dari kasus-kasus ini, sehingga ada sejumlah nama di dalamnya yang kami laporkan itu, contoh misalnya kandidat-kandidat yang ramai sekarang ini di pilpres pertama soal Ganjar Pranowo, apakah benar dia terlibat e-KTP atau tidak, kan ini harus dibahas juga,” kata Adhie Massardi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022).

Adhie cs

Atas pelaporan yang dilakukan Adhie cs tersebut, Ganjar Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, memberikan respons singkat.

“Saya komen apa ya?” demikian disampaikan Ganjar kepada detikcom yang menghubunginya untuk meminta pendapat terkait laporan tersebut, Kamis (6/1/2022).

Ganjar terkesan enggan menanggapi terkait laporan PNPK ke KPK tersebut.

Ketika dimintai tanggapan lebih lanjut, pria beruban tersebut cuma menjawab,”Ya komen saya itu saja,” kata dia.

Ketika dipastikan apakah hanya itu tanggapannya, lagi-lagi Ganjar cuma menjawab, “Iya.”(int5)

- Advertisement -

Berita Terbaru