Senin, September 27, 2021

Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020 Kota Malang Disepakati Legislatif

Berita Khusus

Berita Lain

NUSADAILY.COM – MALANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Hal tersebut dibahas dalam Agenda Rapat Paripurna yang digelar, Rabu (30/6/2021).

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengungkapkan, pengambilan putusan tersebut telah melalui tahapan yang panjang.

BACA JUGA: Tiga Ranperda Dibahas, DPRD Kota Malang Segera Bikin Pansus

“Ini adalah persetujuan laporan pertanggungjawaban terhadap APBD 2020, kami memutuskan itu lewat rangkaian yang panjang. Lewat kajian, telaah, hearing-hearing, dan dirapatkan di fraksi. Enam fraksi menyepakati dan menyetujui dengan beberapa catatan-catatan dan evaluasi yang harus dilaksanakan,” terang dia.

Salah satu yang masih menjadi sorotan legislatif, dalam hal ini mengenai penanganan Covid-19. Diharapkan, Pemkot Malang diharapkan mampu untuk mengoptimalkan program-program untuk penyelesaian masalah pandemi ini.

“Kami melihat BTT (Belanja Tak Terduga) penanganan Covid-19 benar-benar di maksimalkan. Kami harapkan Pemkot Malang berani melakukan diskresi dan langkah-langkah extraordinary, karena ini KLB (Kejadian Luar Biasa). Kota Malang sedang tidak biasa-biasa saja. Jadi, apa yang harus dilakukan adalah hal yang luar biasa,” jelas dia.

Salah satu rekomendasi dalam penanganan Covid-19 yang disampaikan anggota dewan yakni dengan pengoptimalan tindakan preventif dan kuratif. Seperti, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang disarankan untuk dilakukan juga dengan sistem jemput bola.

Sehingga, program percepatan vaksinasi untuk masyarakat Kota Malang bisa berjalan secara merata dan tepat sasaran. Selain itu, kebutuhan pelayanan perihal penanganan Covid-19 yang diharapkan bisa segera ditambah. Seperti, anggota PSC 119 dan pelayanan di UPT Pemakaman Covid-19.

“Eksekutif sebagai eksekutor di lapangan lakukan yang terbaik. Kami malah minta utk penambahan itu PSC dan UPT pemakaman. Cepat, bila perlu ada tiga sampai empat tim. Jangan takut kehabisan anggaran. Mana yang tidak efektif dan efisien jang dibelanjakan dulu. Segera refocusing nanti kita persetujuan di PAK,” pungkas dia.

BACA JUGA: Ngebut, DPRD Kota Malang Bentuk Pansus Ranperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji menambahkan, dari hasil persetujuan ini nantinya juga masih melalui proses di provinsi Jawa Timur untuk di sahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Berkaitan dengan penanganan Covid-19, diakuinya masih menjadi prioritas utama.

Termasuk, terkait pemulihan ekonomi dengan terus menggenjot sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) agar bisa optimal berproduksi dan dalam pemasaran produknya.

“Kalau penanganan Covid-19, ya prioritasnya memang itu. Termasuk nanti, dalam mendukung ketahanan pangan dan sektor ekonomi itu bagaimana sektor UMKM dikuatkan,” tandas dia.(nda/lna)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Berita Terbaru